MONITOR, Mataram – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan Perpu tentang ormas bisa saja di judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Apalagi setidaknya ada empat pasal yang ditengarai bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satunya pasal menyakut perubahan UUD NRI 1945.
Menurut Hidayat, setiap warga negara berhak mengajukan uji materi ke MK, jika merasa ada perundangan yang bertentangan dengan UUD.
"Kalau memang ada pasal-pasal dalam Perpu yang bertentangan dengan UUD 1945, pasti MK akan mengabulkan permohonan uji materi. Begitulah konstruksi hukumnya", kata Hidayat Usai menyampaikan sosialisasi Empat Pilar dihadapan pengurus Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) se-Indonesia. Acara tersebut berlangsung di Mataram, NTB, Sabtu (29/7).
Jangankan perpu menurut Hidayat, UUD NRI 1945 saja bisa diubah, asal ketentuan untuk mengubahnya bisa dipenuhi.
MONITOR, Jakarta — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk…
Oleh: Boy Anugerah* Setiap tanggal 9 Mei, Rusia melakukan “ritual” rutin kenegaraan yang diselenggarakan di Moskow…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus memperkuat program hilirisasi industri nasional yang tidak hanya menyasar…
MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan seleksi kerja bagi penyandang disabilitas Tuli melalui pertemuan langsung…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin menyoroti ramainya polemik…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyoroti pembubaran…