MONITOR, Mataram – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan Perpu tentang ormas bisa saja di judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Apalagi setidaknya ada empat pasal yang ditengarai bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satunya pasal menyakut perubahan UUD NRI 1945.
Menurut Hidayat, setiap warga negara berhak mengajukan uji materi ke MK, jika merasa ada perundangan yang bertentangan dengan UUD.
"Kalau memang ada pasal-pasal dalam Perpu yang bertentangan dengan UUD 1945, pasti MK akan mengabulkan permohonan uji materi. Begitulah konstruksi hukumnya", kata Hidayat Usai menyampaikan sosialisasi Empat Pilar dihadapan pengurus Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) se-Indonesia. Acara tersebut berlangsung di Mataram, NTB, Sabtu (29/7).
Jangankan perpu menurut Hidayat, UUD NRI 1945 saja bisa diubah, asal ketentuan untuk mengubahnya bisa dipenuhi.
MONITOR, Pandeglang - Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syekh Manshur Pandeglang mengapresiasi Program Beasiswa Madrasah…
MONITOR, Tashkent - Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf mendorong penguatan hubungan Indonesia…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan dan Perikanan Prof. Dr. Ir. Rokhmin…
MONITOR, Lumajang - Upaya mencegah judi online (judol) menyasar keluarga penerima manfaat terus diperkuat hingga…
MONITOR, Bandung - LPDB Koperasi terus memperkuat tata kelola, kepastian hukum, dan mitigasi risiko dalam…
MONITOR, Jakarta — Pemerintah memperkuat tata kelola investasi dengan mengintegrasikan pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing…