Categories: NASIONALPOLITIK

Hadiri Munas PPP, Panglima TNI Tegaskan Pancasila adalah Harga Mati

MONITOR, Jakarta – Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat memberikan pengarahan dihadapan 1.100 peserta Musyawarah Nasional Dewan Pengurus Pusat dan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) seluruh Indonesia, bertempat di Ballroom Hotel Mercure, Jl. Pantai Indah Ancol, Jakarta Utara, Kamis (20/7/2017).

Dalam pengarahannya, Gatot Nurmayanto menegaskan bahwa Pancasila adalah Ideologi final NKRI.

"Kita yang hidup sekarang bukan perebut atau pejuang kemerdekaan tetapi penikmat kemerdekaan, oleh sebab itu kita harus menjaga, mempertahankan dan mengisinya dengan pembangunan. Para pejuang kemerdekaan telah merumuskan ideologi negara adalah Pancasila dan itu sudah final tidak boleh dirubah lagi," ujar Gatot. 

Lebih lanjut Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa bangsa lain pasti sangat berkepentingan untuk melemahkan dan menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gatot menegaskan Mereka tahu bahwa Indonesia tidak bisa dihancurkan dengan kekuatan militer melainkan dengan cara adu domba seperti yang dilakukan penjajah zaman dahulu.

"Kalau ada pihak-pihak dengan menggunakan simbol-simbol ulama yang berbicara untuk merubah ideologi  negara dengan ideologi lain, dia pasti orang-orang yang sudah disusupi dari luar dan dibayar untuk merusak atau memecah belah bangsa Indonesia," tegasnya. 

Panglima TNI menyampaikan bahwa, tidak mungkin seorang ulama berpikiran dan ingin merubah Pancasila sebagai ideologi negara karena kemerdekaan NKRI ini direbut oleh seluruh komponen bangsa Indonesia termasuk para ulama, kyai dan santri. Begitu juga Pancasila dirumuskan dengan nilai-nilai Ketuhanan yang sudah disepakati oleh para pemuka agama pada awal kemerdekaan.

Kepada peserta  Munas, Panglima TNI meminta agar PPP  berperan sebagai pemersatu dan penyalur aspirasi politik umat Islam.  

"Saya minta PPP sebagai rumah besar umat Islam sekaligus pusat perjuangan untuk menegakkan Ahlulsunah Waljamaah dan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia," tutupnya. 

Recent Posts

QUTB GLOBAL Serukan Konsolidasi Nasional: Kepentingan Bangsa Harus di Atas Segalanya

MONITOR, JAKARTA - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dinilai…

12 jam yang lalu

Ajak Publik Bijak Sikapi Dinamika Politik, Rektor UIN Jakarta: Utamakan Kepentingan Bangsa dan Stabilitas Nasional

MONITOR, Ciputat - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Asep Saepudin Jahar.,MA.,Ph.D…

23 jam yang lalu

Jadi Tuan Rumah Road to Aicis+ 2026, Pascasarjana UGM dan Kemenag Perkuat Kolaborasi Lintas Disiplin Hadapi Krisis Lingkungan

MONITOR, YOGYAKARTA – Krisis ekologis dan persoalan lingkungan kontemporer yang kian kompleks menuntut solusi nyata…

1 hari yang lalu

Tak Perlu Input Data Berulang, Ditjen AHU Kebut Integrasi Data Korporasi Nasional

MONITOR, Jakarta — Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum Republik Indonesia, menyelenggarakan…

2 hari yang lalu

Kementerian UMKM Fasilitasi Legalitas Usaha 1.000 Pengusaha Mikro di Tarakan

MONITOR, Tarakan – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperluas akses legalitas, pelindungan…

2 hari yang lalu

Kemnaker Raih Anugerah Anindhita Wistara Data 2026

​MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima Anugerah Anindhita Wistara Data 2026 Kategori Kementerian yang…

2 hari yang lalu