MONITOR, Jakarta – DPR dan Pemerintah masih melangsungkan lobi-lobi antarfraksi menjelang pengambilan keputusan terkait sejumlah poin krusial dalam RUU Pemilu. Bahkan karena berlangsung alot, lobi-lobi sampai diperpanjang hingga Kamis malam (20/7).
"Karena lobi yang sedianya selesai pukul 16.00 WIB belum selesai, maka diperpanjang melalui lobi tahap kedua pukul 19.00 WIB," kata Kepala Persidangan I Dimyati Sudja melalui pengumuman di ruang Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (20/7).
Menurut informasi yang disampaikan Dimyati, Rapat Paripurna akan kembali dilanjutkan setelah lobi-lobi tahap kedua ini selesai.
Terkait hal ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo secara terpisah menekankan tidak mempersoalkan perpanjangan waktu lobi-lobi.
"Tidak apa-apa kan semangatnya musyawarah," ujar Tjahjo seusai melakukan lobi-lobi tahap pertama dengan pimpinan-pimpinan fraksi di DPR RI soal RUU Pemilu.
Menurut Tjahjo alotnya proses lobi-lobi RUU Pemilu bukan berarti fraksi-fraksi DPR RI ingin menghambat pengesahan RUU Pemilu.
"Undang-undang ini akan diselesaikan karena mengatur pekerjaannya, gawe-nya partai politik yang nanti akan diatur oleh KPU. Kan tidak mungkin yang punya kerja (parpol) dikatakan menghambat," ujar Tjahjo.
Tjahjo mengatakan soal masih adanya fraksi yang bersikukuh dengan opsi yang dikehendakinya mengenai sejumlah poin krusial terkait RUU Pemilu, maka menurut dia, hal itu harus dihargai.
"Soal masih bersikukuh ya hargai dong itu kan sikap. Tapi saya meyakini pimpinan DPR akan arif dan teman-teman DPR akan menyelesaikan. Semoga malam ini selesai," kata Tjahjo. (Ant)
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea mengimbau kepada pemerintah daerah untuk…
MONITOR, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan penggantian 9 jembatan…
MONITOR, Jakarta - Ny. Evi Agus Subiyanto selaku Ketua Umum Dharma Pertiwi dan Ketua Umum…
MONITOR, Jakarta - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama akan melakukan evaluasi madrasah ramah anak dan…
MONITOR, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan penataan kawasan Agrowisata…
MONITOR, Jakarta - Komisi III DPR meminta Kepolisian dan Kejaksaan melakukan moratorium terhadap pemidanaan pengguna narkoba.…