Presiden Batalkan Kebijakan Sekolah Sehari Penuh, Ini Respon PBNU

Monitor, Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merupakan salah satu pihak yang paling tegas menolak kebijakan Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy terkait sekolah sehari penuh atau full day school. Kini kebijakan yang dinilai kontroversial tersebut telah dibatalkan presiden Joko Widodo. Lalu seperti apa tanggapan dari PBNU?

Ketua PBNU Robikin Emhas mengaku menghargai keputusan Presiden Joko Widodo untuk menata ulang Permendikbud No. 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah atau dikenal sebagai full day school (FDS).

"Sikap Presiden kami apresiasi, tetapi terkait rencana menata ulang kalau ruhnya tetap full day school bagi kami sama saja," kata Robikin Emhas dalan pernyataan tertulisnya di Jakarta, Senin (19/6).

Robikin Emhas menyatakan bahwa pada prinsipnya NU setuju dan mendukung upaya penguatan karakter pelajar di Indonesia. Nilai relegiusitas, rasa nasionalisme, sikap menghargai kebhinekaan, dan menjunjung tinggi persatuan yang harus ditanamkan sejak dini. 

"Sebab inilah yang akan menangkal kemungkinan berkembangnya paham-paham radikalisme pada generasi muda bangsa ini. Melalui pendidikan karakter pelajar harus dijauhkan dari paham radikalisme," ujarnya.

Selain itu, tambah Robikin hak-hak tumbuh-kembang anak harus menjadi tujuan utama lahirnya kebijakan. 

"Jangan ada yang berpikir tidak terserapnya anggaran tunjangan profesional guru solusinya disimplifikasi menjadi kebijakan full day school," tegas Robikin. 

Terpenting dari sikap Presiden Jokowi terkait pembatalan Permendikbud ini, imbuh Robikin, adalah mengenai komitmen yang disampaikannya soal penguatan posisi madrasah diniyah. 

"Komitmen Presiden ini perlu dikawal lebih lanjut agar terealisasi dalam wujud kebijakan," kata dia.