Wisata Halal, Alternatif Penggerak Ekonomi NTB

Monitor, Mataram – Sektor prioritas dalam pembangunan nasional pada 2017 salah satunya adalah pariwisata. Bahkan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memprediksi tahun 2019 industri pariwisata mampu melampaui sektor migas sebagai penghasil devisa terbesar dengan nilai US$24 miliar.

Halal Tourism yang saat ini tengah gencar digarap oleh NTB bisa sangat berpotensi untuk berkontribusi dalam pencapaian target sebanyak 20 juta wisatawan pada 2019 mendatang.

Perkembangan pariwisata di NTB pun tergolong pesat dalam tiga tahun terakhir dengan pertumbuhan wisatawan yang tumbuh di atas 20% (y-o-y). Berdasarkan analisis SWOT yang bersumber dari Standing Committee of Economic and Commercial Coorperation of the Organization of Islanic Coopration (COMCEC) yang dikutip dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional NTB disebutkan bahwa kekuatan dalam pelaksanaan wisata halal di Indonesia lebih besar daripada kelemahannya.

Dalam laporan tersebut dipaparkan beberapa kekuatan Indonesia dalam melakukan program wisata halal antara lain berpengalaman dalam penyediaan tempat ibadah sholat di area publik. Selain itu, atraksi untuk wisatawan berkembang baik dan banyak tersedia di Indonesia. Perkembangan hotel syariah dan tempat wisata yang memiliki “value for money” juga dimiliki oleh Indonesia.

Dengan kondisi tersebut, Indonesia khususnya NTB yang saat ini tengah gencar melakukan branding terkait pariwisata halal harus dapat melihat peluang yang ada. Disebut, dukungan media untuk meningkatkan informasi masyarakat dalam wisata halal harus dapat dimanfaatkan dengan baik. Pengemasan dan pengembangan pariwisata juga harus secara nyata dilakukan agar memiliki nilai tambah bagi wisatawan.

Potensi halal tourism yang dimiliki oleh Provinsi NTB sangat besar. Provinsi NTB merupakan salah satu model wisata halal di Indonesia. Pengembangan halal tourism di Provinsi NTB terus dilakukan melalui upaya-upaya seperti Peraturan Daerah Pariwisata Halal yang merupakan pertama di Indonesia yaitu Peraturan Daerah Provinsi NTB No.2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.

Di sisi lain pariwisata halal NTB masih menghadapi tantangan, dimana destinasi halal cukup banyak namun masih kurang dalam sertifikasi muslim friendly amenitas. Selain itu, diperlukan penguatan branding dan promosi sebagai muslim friendly destination. Pengembangan produk halal di Provinsi NTB dan juga di Indonesia masih pada tahap sertifikasi dan pemberian produk halal, sehingga perlu diarahkan untuk sertifikasi logistik halal dalam sistem rantai pasok secara menyeluruh guna mendukung halal tourism. Pada aspek aksesibilitas dari dan ke kota-kota besar mancanegara (direct flight) menuju destinasi halal perlu diperluas.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB Prijono mengatakan, berdasarkan hasil riset Growth Diagnostic Provinsi NTB pada 2015 lalu diperoleh hasil bahwa hambatan utama pertumbuhan ekonomi NTB yaitu sumber daya manusia, infrastruktur listrik, market failure terkait inovasi produk dan keragaman ekspor.

“Kebijakan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang hasilnya memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan penyerapan tenaga kerja,” ujar Prijono dalam KEKR NTB Edisi Mei yang dikutip Bisnis.com, Senin (12/6/2017).

Permasalahan sumber daya manusia dalam industri pariwisata juga diakui oleh wakil Gubernur NTB Muhammad Amin. Kepada Bisnis.com, Amin menyatakan bahwa promosi yang telah dilakukan untuk mendongkrak pariwisata NTB telah gencar dilakukan. Bahkan, menurutnya NTB masuk dalam kategori provinsi yang memiliki perhatian khusus terhadap industri pariwisata. Hal ini juga nampak dalam anggaran pariwisata yang digelontorkan pemerintah di sektor ini.

“Di luar (untuk promosi) kita oke, tetapi internal harus kita benahi agar siap menerima wisatawan. Petumbuhan wisata yang cukup tinggi ini di luar perkiraan kita. Kesiapan masyarakat untuk hal ini penting agar secara total bisa menangkap peluang ekonomi ini,” ujar Amin.

Setidaknya, dalam satu tahun ini Dinas Pariwisata NTB telah menyiapkan setidaknya Rp41 miliar untuk pengembangan pariwisata serta pembenahan destinasi pariwisata. Dari jumlah tersebut 40% disalurkan untuk pembenahan destinasi serta memperbaiki sarana dan prasarana penunjang pariwisata. Sementara sisanya digunakan untuk mendukung promosi dan penjualan paket-paket wisata.