BPK: Perlu Ada Instansi yang Mengkonsolidasikan LKPD Se Indonesia

Monitor, Jakarta—Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara menilai perlu ada lembaga/instansi yang ditunjuk sebagai pihak yang mengurus dan mengkonsolidasikan laporan keuangan dari pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Menurut Moermahadi, dengan adanya semacam konsolidator terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), akan membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemda.

Ia mencontohkan untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Kementerian Keuangan yang mengurus dan memantau laporan keuangan dari kementerian/lembaga.

"Kalau LKPP jelas ada Kemenkeu, tapi kalau LKPD tidak ada yang mengompilasi dan menyusun semua laporan pemda dan mengonsolidasikannya. Jadi tidak ada yang ngurus," ujar Moermahadi saat diskusi dengan wartawan di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Senin (22/5/2017).

Hasil pemeriksaan BPK semester I 2016 sendiri menunjukkan jumlah laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2015 yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) meningkat dibandingkan 2014. LKPD yang mendapat opini WTP meningkat dari 47% menjadi 58%.

Hasil pemeriksaan pada pemerintah daerah memuat hasil pemeriksaan atas 533 (98%) LKPD. Dari jumlah itu, BPK memberikan 312 opini WTP (58%), 187 opini wajar dengan pengecualian (WDP) atau 35%, 30 tidak memberikan pendapat atau 6% dan 4 opini tidak wajar (1%).

"Kalau lihat daerah, trennya naik. Yang WTP banyak juga, tapi kualitasnya masih bagus yang LKPP," katanya.

BPK baru saja memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 saat menyampaikan laporan kepada DPR pada Sidang Paripurna Jumat (19/5) lalu. Opini tersebut diperoleh pemerintah pusat setelah 12 tahun menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa LKPP sejak 2004.

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP yang didasarkan pada hasil pemeriksaan atas 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), menunjukkan sebanyak 74 LKKL atau 84% memperoleh opini WTP.

Recent Posts

Sambut Kedatangan Petugas Haji, Dirjen PHU Ucap Teriamakasih dan Apresiasi

MONITOR, Jakarta - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief menyambut kedatangan…

5 menit yang lalu

Direktur Operasi dan Layanan Jasa Marga Terima Kunjungan Kerja Asdep Kemenko Bidang Perekonomian RI

MONITOR, Cikampek - Direktur Operasi dan Layanan Jasa Marga Fitri Wiyanti terima kunjungan kerja Asisten…

6 jam yang lalu

Menperin Tunjukkan Cinta Produk Dalam Negeri di World Expo Osaka 2025

MONITOR, Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita kembali menunjukkan komitmennya dalam mencintai dan…

8 jam yang lalu

Tunjangan Profesi 227.147 Guru Bukan ASN Binaan Kemenag Naik Rp500Ribu

MONITOR, Jakarta - Tunjangan profesi bagi ratusan guru bukan ASN (Aparatur Sipil Negara) binaan Kementerian…

12 jam yang lalu

Sekjen Partai Gelora Yakin Suatu Saat Nanti akan Tercipta Perdamaian di Tanah Palestina

MONITOR, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik meyakini, bahwa tanah…

13 jam yang lalu

Tilawati Kukuhkan Standar Baru Guru Al-Qur’an Lewat LSP dan JAMHATI

MONITOR, Jakarta - Gerakan pendidikan Al-Qur’an di Indonesia memasuki babak baru. Melalui Silaturahim Tilawati Nasional…

18 jam yang lalu