Categories: NASIONALPEMERINTAHAN

Lindungi Penyuluh Perikanan Bantu, KKP Gandeng BPJS Ketenagakerjaan

Monitor, Jakarta – Penyuluh Perikanan Bantu merupakan salah satu ujung tombak dalam pendampingan masyarakat kelautan dan perikanan. Untuk memberikan kenyamanan dalam bertugas, Penyuluh Perikanan Bantu mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan selama melaksanakan tugas oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Kemitraan BRSDM dengan BPJS Ketenagakerjaan ditandatangani pada Senin (29/5) oleh Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan, Mulyoto dan Kepala kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Mampang, Puspitaningsih. Kemitraan ini merupakan tindak lanjut MoU antara KKP dengan BPJS Ketenagakerjaan.

“Lokasi kelompok masyarakat kelautan dan perikanan banyak yang sulit dijangkau, ada banyak resiko kecelakaan kerja. Inisisatif KKP gandeng BPJS Ketenagakerjaan bentuk perlindungan atas resiko kerja bagi Penyuluh Perikanan Bantu”, ujar Mulyoto.

Puspitaningsih menyampaikan,”Dukungan BPJS Ketenagakerjaan dimulai dengan perlindungan kepada 2450 Penyuluh Perikanan Bantu yang tersebar di seluruh Indonesia, yang tentunya memiliki resiko kecelakaan kerja. Perlindungan yang diberikan adalah program jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja”. “Dengan nilai iuran 14.800 rupiah per bulan, untuk kematian di luar hubungan kerja akan mendapatkan total santunan sebesar 24 juta rupiah, serta apabila mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian maka santunan yang diberikan kepada ahli waris adalah sebesar 48 kali upah yang dilaporkan.”

“Untuk kecelakaan kerja, tidak kurang dari 5000 rumah sakit yang ditunjuk bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia siap memberikan pelayanan. Diharapkan dengan perlindungan ini, penyuluh dapat lebih produktif dan merasa terlindungi, dapat bekerja dengan tenang tanpa takut berfikir biaya yang dikeluarkan bila terjadi resiko kecelakaan kerja. Cukup menunjukkan kartu BPJS Ketenagakerjaan, akan dilayani sampai selesai” tutup Puspitaningsih. Narasumber: Mulyoto, Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP.(HS)

Recent Posts

DPR Nilai Pro Kontra KUHP Baru Bukti Masyarakat Responsif

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil merespons positif adanya Pro dan…

3 jam yang lalu

Kemenag: Nikah Tak Dicatat Persulit Urus Akta Kelahiran hingga Paspor

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) dan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) mengampanyekan pentingnya pencatatan…

4 jam yang lalu

Pemulihan Jaringan di Aceh Capai 99 Persen, Wamen Komdigi: Terus Dipantau

MONITOR, Jakarta - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan bahwa pemulihan infrastruktur digital…

6 jam yang lalu

75 Persen Masjid di Indonesia Perlu Perbaikan Sistem Akustik

MONITOR, Jakarta Selatan - Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla menyebut sekitar 75…

7 jam yang lalu

DPR Dukung Perikanan Budi Daya Jadi Pilar Swasembada Pangan Nasional

MONITOR, Jakarta - Komisi IV DPR RI menegaskan komitmennya mendukung penguatan sektor perikanan budi daya…

11 jam yang lalu

UIN Bandung Jadi Jurusan Hukum PTKIN Terbaik Versi THE WUR

MONITOR, Jakarta - Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Sunan Gunung Djati…

13 jam yang lalu