Integritas Jokowi Dipertanyakan Ketika Para Menterinya Maju Nyaleg

Presiden RI Joko Widodo (dok: Okezone)

MONITOR, Jakarta – Pendaftaran calon anggota legislatif sudah dilakukan oleh semua partai politik (parpol). Belakangan diketahui, ada beberapa menteri yang masuk dalam nama caleg yang disodorkan oleh parpol ke meja Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tercatat 5 menteri di kabinet Jokowi maju mencalonkan diri sebagai calon legislatif dari PKB dan PDI-P, diantaranya; Hanif Dhakiri (Menaker) dan Imam Nahrawi (Menpora) serta Eko Sanjoyo (Mendes) dari PKB, Puan Maharani (Menko PMK) dan Yasonna Laoly (menkumham) serta Johan Budi (Jubir Kepresidenan) dari PDIP.

Melihat fakta ini, pengamat politik TSJ Circle Tamil Selvan mengatakan, banyaknya menteri yang maju sebagai caleg, secara tidak langsung integritas Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden dipertanyakan. Mengingat di awal kepemimpinan, Jokowi menghimbau agar para menteri di kabinetnya mundur dari jabatan di partai politik untuk fokus di kementrian.

“Ini jelas kontradiktif, awalnya Pak Jokowi minta agar para menteri mundur dari jabatannya di parpol guna fokus dikementrian, namun sekarang mereka boleh cuti untuk nyaleg. Saya kira ada yang keliru disini,” kata Tamil Selvan dalam keterangan yang diterima MONITOR, Rabu (18/7).

Tidak hanya itu, Kang Tamil panggilan akrabnya, mengatakan kalau dirinya juga menyayangkan pernyataan Jokowi yang mengatakan ada posisi menteri yang strategis dan ada yang tidak. Sehingga hal itu menjadi alasan untuk memperbolehkan para menteri mengajukan cuti ketika maju pileg.

“Hal ini juga menjadi bukti, ketidak seriusan Jokowi dalam memimpin bangsa, dan menunjukkan posisi Jokowi yang terlalu tersandera dalam lingkaran politik partai pendukungnya. Kebijakan ini rentan membuat para menteri terindikasi korupsi, mulai dari kewenangan hingga anggaran,” terangnya.

Disisi lain Kang Tamil pun menyebut majunya para menteri dalam kancah legislatif mengambarkan keraguan terhadap pemerintahan Jokowi di 2019. Para menteri tersebut lebih memilih masa depannya sebagai legislator karena pesimis masih dipercaya sebagai menteri pada periode kedua Jokowi, atau pesimis Jokowi tidak akan terpilih kembali di 2019.

Oleh karenanya, ia pun menghimbau agar Jokowi mempertimbangkan kembali kebijakannya memberi cuti bagi menteri, sebab Indonesia ini bukan perusahaan milik Jokowi.

“Jika hal ini tetap dipertahankan, rakyat akan apriori kepada Jokowi dan imbasnya mengurangi simpati publik,” tukasnya.