Fahri Desak Evaluasi Kericuhan di Mako Brimob

MONITOR, Jakarta – Kericuhan yang terjadi di Mako Brimob pada Selasa (8/5), sekitar pukul 22.00 WIB disinyalir adanya sistem keamanan yang kurang baik dilakukan oleh pihak Brimob. Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.

Terkait insiden yang terjadi di Markas Komando Brimob itu, Fahri menilai tidak seharusnya Narapidana ditahan di tempat tersebut.

“Kalau sampai merebut senjata berarti sistem pengamanannya yang tidak tertata dengan baik dan itu tahanan apa narapidana kan narapidana harus sudah tidak di situ, kalau tahanan artinya dalam proses,” kata Fahri di Kompleks Parelemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/5).

Fahri pun mengaku sangat menyayangkan  kejadian yang kembali ricuh di Mako Brimob untuk kesekian kalinya. Untuk itu ia menyarankan agar hal tersebut segera dilakukan evaluasi.

“Tapi disayangkan kalau sudah kejadian kesekian kalinya ya, harus ada evaluasi menyeluruh kenapa di Mako Brimob suka terjadi gejala seperti itu,” tukasnya.

Fahri menilai, kejadian tersebut bisa saja dipicu atas adanya kecemburuan antar sesama narapidana dengan perlakuan yang kurang adil terhadap penghuni rutan, sebab ada sejumlah pejabat yang ditahan di Mako Brimob tidak mau untuk dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP)

“Itu yang saya bilang, kalau kritisi mungkin ada perasaan juga perlakuan yang kurang adil misalnya kita tahu ada peristiwa seorang pejabat yang tidak mau dipindahkan ke rumah tahanan atau ke LP itu, gitu ada perasaan yang memancing orang untuk melakukan tindakan perlawanan,” imbuhnya.

“Karena itu tidak cukup menjadi adil terutama bagi penegak hukum, tapi dia harus nampak adil. Keadilan itu harus kasat mata supaya dia memberikan keinsyafan kepuasan kepastian dan perasaan diperlakukan sama di depan hukum,” tambahnya.

Untuk itu, terkait kejadian tersebut dengan tegas Fahri mengatakan bahwa aparat penegak hukum harus berbuat adil serta bertindak cepat untuk mengetahui penyebab terjadinya kemarahan narapidana itu. Selain itu, ia juga meminta agar segera dievalusi sehingga tidak membuat situasi semakin keruh.

“Itu evalusi below the line, bahwa aparat penegak hukum tidak cukup berbuat adil tapi harus nampak berbuat adil itu yang harus dievaluasi kenapa orang marah seperti itu harus dijaga sambil rumah tahanan harus dievaluasi juga,” tandasnya.