Geruduk Kejaksaan Agung, Mahasiswa Minta Aparat Tangkap Mafia Pangan

Solidaritas Mahasiswa Indonesia (SOMASI) saat melakukan longmarc menju Kejaksaan Agung dan Istana Merdeka

MONITOR, Jakarta – Solidaritas Mahasiswa Indonesia (SOMASI) melakukan aksi unjuk rasa di halaman Gedung Kejaksaan Agung RI dan Istana Negara. Aksi itu merupakan bentuk ajakan perang terhadap Mafia Impor Pangan.

Presidium SOMASI, Agung mengatakan pihaknya mengajak seluruh elemen bangsa terutama Mahasiswa dan Kaum Muda untuk menyuarakan kebenaran & membongkar sampai ke akar-akarnya dengan menyatakan PERANG terhadap mafia impor pangan yang sudah sangat nyata merugikan rakyat dan negara Indonesia.

“Kami juga memberikan apresiasi kepada seluruh elemen yg juga sudah berperang melawan Mafia – mafia tersebut,” kata Agung di Jakarta, Senin (24/9).

Dalam orasinya, Agung mengutip pidato presiden soekarno tahun 1963 yang isinya Berdaulat Secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi Dan Berpkepribadian Secara Sosial Budaya.

“Akan tetapi saat ini sangat jauh dari salah satu Trisakti Bung Karno yaitu Berdikari Secara Ekonomi. Karena semua sudah import dari berbagai hal, khususnya menyangkut kebutuhan primer seperti gula, garam, beras dan lain-lain,” tegasnya.

Dalam aksinya itu, aliansi mahasiswa itu menyinggung Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, menurut mereka, Enggar lah menteri yang melakukan impor atas seluruh kebutuhan primer (beras,gula,garam dan lain-lain).

“Dipaksakan untuk impor sementara Indonesia adalah negara yang besar dengan potensi Sumber Daya Alam seharusnya kebutuhan  kebutuhan primer tersebut dapat terpenuhi dan tidak perlu impor secara besar-besaran.

Mereka mempertanyakan, sebenarnya kebutuhan impor komoditas itu untuk kebutuhan rakyat atau pribadi Enggartiasto dan kelompoknya?

Selain menyoroti Mendag yang kerap mengeluarkan kebijakan impor, para demosntrasn juga menyoroti soal hukum. Ya, anak buah Surya Paloh yang juga tak luput jadi sorotan yaitu HM Prasetyo yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung.

“Jangan sampai ruang di wilayah hukum tersebut dimanfaatkan berdasarkan kepentingan pribadi dan kelompoknya,” katanya.