MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik, meminta Pemprov DKI Jakarta merevisi nama-nama calon pejabat yang lolos seleksi untuk menduduki jabatan baru. Pasalnya ada pejabat yang berlatar belakang pendidikan insiyur namun lolos seleksi untuk menjabat Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan DKI.
“Ini udah gak bener. Masa Kedis Kesehatan DKI, latar belakang pendidikannya insiyur,”tanya Taufik.
Menurut Taufik, berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 971/Menkes/PER/XI/2009, tentang standar kompetensi pejabat struktural kesehatan Pasal 19, disebutkan bahwa Kepala dan Sekretaris Dinas Kesehatan harus berlatar belakang pendidikan Sarjana Kesehatan dengan pendidikan Sarjana Strata 2 di bidang Kesehatan Masyarakat.
“Jadi kami di DPRD DKI minta hasil seleksi Kadis yang sudah diumumkan sekda tersebut segera dievaluasi,” ujar Taufik pada wartawan, Minggu (5/1).
Taufik mengatakan, DPRD DKI melalui Komisi A bidang pemerintahan, berencana membahas persoalan seleksi pejabat yang tidak cermat ini.
Nantinya, pihak-pihak terkait juga akan dipanggil dalam rapat yang akan digelar di DPRD.
“Kami akan menanyakan, bagaimana bisa seorang dengan latar belakang insinyur kok bisa lolos dalam seleksi kepala dinas kesehatan? Karena menurut hemat kami, ini adalah sebuat kekeliruan,” katanya.
Diungkaplan Taufik, seorang Kadis kesehatan dituntut memiliki kompetensi dalam bidang kesehatan, sehingga, jika suatu saat ada persoalan mengenai masalah kesehatan, yang bersangkutan dapat mengambil keputusan dengan tepat, sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya.
“Jika seorang Kadis Kesehatan berlatar belakang insinyur, tentu yang bersangkutan tidak memiliki kompetensi dalam bidang kesehatan dong. Seharusnya tidak diloloskan yang begini dalam seleksi,” tegasnya.
Sebelumnya, melalui surat pengumuman yang ditandatangani Sekretaris Daerah, dicantumkan nama-nama sejumlah calon kepala dinas hasil seleksi. Salah satunya tercantum nama calon kepala dinas kesehatan, yang diketahui berlatar belakang bukan dari sarjana kesehatan, melainkan seorang insinyur. Sehingga menuai sorotan DPRD DKI Jakarta.
