MONITOR, Magelang – Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) akan menggelar kegiatan Rembuk Pertanian-Peternakan Indonesia dimana agendanya adalah menyoroti kinerja pangan di era Pemerintahan Jokowi-JK.
Menanggapi rencana agenda tersebut, Ketua Asosiasi Champion Cabai Indonesia, Tunov Mondro Atmodjo mengungkapkan keberatan terhadap inisiasi berbagai pihak atau organisasi yang mengatasnamakan petani untuk mendiskreditkan kebijakan program dan capaian sektor pertanian pemerintahan Jokowi-JK.
Menurut Tunov, Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) merupakan inisiator yang tidak pernah kapok-kapoknya mempolitisasi petani demi menunggangi kepentingan mafia pangan.
“Akhir tahun 2018 kemarin, Pataka mencatut nama berbagai organisasi pertanian dalam petisi. Kali ini akan menggelar Rembug Pertanian-Peternakan Indonesia. Lagi-lagi berisikan fitnah dalam menyoroti kinerja pangan,” demikian diungkapkan petani muda sukses asal Magelang yang akrab disapa Tunov, Minggu (17/3).
“Rembug ini provokatif, tendesius, memperalat petani dan politisasi petani. Acara ini justru meresahkan petani, yang saat ini sudah tenang, menikmati hidup bahagia sebagai petani,” tambahnya.
Pasalnya, kata Tunov, berbagai kebijakan dan program pertanian era pemerintahan Jokowi-JK sangat berpihak kepada kepentingan petani, pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekspor serta nilai tambah diterima langsung petani. Ruang mafia yang menginginkan impor memang benar-benar ditutup mati.
“Jadi jangan karena tidak bisa bermain impor, petani dijual-jual. Kami petani sangat untung saat ini, hasil panen melimpah, pasar dijamin dan berbagai inovasi budidaya, pasca panen dan pemasaran sangat terasa,” jelasnya.
“Kalau memang berniat baik memperjuangkan petani, mari diskusi yang lebih konkret, konstrukti dan produktif sehingga perjuangan lebih terukur,” sambing Tunov.
Hal senada diungkap Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, Winarno Tohir. Ia menegaskan kebijakan pangan saat ini sangat terlihat jelas berpihak kepada petani. Banyak regulasi yang menghambat dicabut dan direvisi, keluhan petani seperti kelangkaan pupuk juga diperhatikan.
“Misalnya, sebanyak 40 kasus pupuk oplos yang menghantui petani juga diselesaikan dengan cepat. Persekongkolan tata niaga yang dipermainkan kartel daging sapi, ayam, telur, jagung dan lainnya juga sudah ditindak bekerjasama dengan KPPU,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Winarno menekankan kebijakan membasmi mafia pangan baik di internal dan eksternal, memang kurang disukai sekelompok orang. Sangat wajar bila banyak pihak yang menjadi mafia pangan terus mencoba segala macam cara termasuk menyebar kabar hoax untuk menjatuhkan kinerja pangan saat ini.
“Padahal harus diakui pembangunan pertanian saat ini sangat revolusioner dan sepenuhnya berpihak kepada petani. Banyak mafia impor diblack-list seperti importir bawang merah,” terangnya.
Winarno menambahkan kebijakan pemerintah melakukan transparansi seluruh kegiatan di Kementan sangat bagus. Di antaranya dengan memperketat izin impor dan pelaporan gratifikasi ke KPK. Program bersih-bersih di internal Kementan jadi tonggak awal keberhasilan, yakni dengan memutasi, mendemosi dan memecat lebih dari 1.295 pejabat.
“Jadi jangan lah mengatasnamakan petani. Kami petani merasa dijual-jual untuk kepentingan kalian. Petani itu bukan banyak diskusi apalagi memprovokasi dan menyebar kebencian, tapi harusnya bekerja,” pungkasnya.
