MONITOR, Jakarta – Terdapat 15 pelaku industri pertanian yang menamakan diri sebagai Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) merasa tak puas dengan membuat petisi yang menuntut agar Presiden Jokowi memberhentikan Menteri Amran sebagai Menteri pertanian. Seluruh kesalahan data pangan tersebut justru dilimpahkan Pataka ke Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman yang baru menjabat tahun 2014 lalu.
Menanggapi hal tersebut, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Prof. Luthfi Fatah menilai bahwa tudingan Pataka tersebut tidak beralasan dan kurang masuk akal.
Luthfi mengimbau agar asosiasi tersebut kembali memahami tupoksi masing-masing lembaga dan kementerian sebelum memberikan pendapat.
“Kementan itu tupoksinya adalah memproduksi pangan dan harus fokus memenuhi produksi. Kementan tidak punya tanggung jawab secara yuridis dan defacto untuk menyusun data pertanian,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (23/11).
Terkait data, lanjutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) adalah lembaga yang mendapat kewenangan untuk menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Bila Kementan diberi tanggung jawab untuk menyediakan data pangannya, maka lembaga dan kementerian lain menurutnya juga harus bertanggung jawab melakukan hal yang sama.
“Jadi jangan sampai salah persepsi supaya tidak diikira sedang ling lung seperti yang dilakukan Pataka ini” katanya lagi.
Menurut Luthfi, sikap Patata tersebut sangat tendensius. Ia curiga bila asosiasi ini sebenarnya adalah corong para agen mafia pangan yang tidak ingin mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan petani.
Sebagai informasi, di era kepemimpinan Menteri Amran tercatat 700 perusahaan terkait mafia pangan berhasil dibekukan dan dipolisikan.
“Petisi mereka itu seolah tidak menghargai kinerja petani Indonesia. Khawatirnya mereka ini disusupi oleh oknum semacam itu,” ungkapnya.
Para pelaku industri pertanian di antaranya Asosiasi Cabai Indonesia dan Asosiasi Bawang Merah Indonesia menyampaikan keberatan atas pencatutan nama yang dilakukan oleh Pataka.
Secara tegas kedua asosiasi tersebut meminta Pataka untuk segera mencabut pemberitaan yang mencatut nama Asosisasi Agribisnis Cabai Indonesia. Karena menurutnya selama ini organisasi tersebut mendukung penuh program pemerintah terutama dalam hal peningkatan produktivitas dan efisiensi ditingkat petani.
“Kami tidak diundang dan tidak hadir. Jadi PATAKA sebaiknya jangan membohongi publik. Kami minta petisi yang mencatut-catut kami untuk dicabut dari berita. Kami dukung kebijakan dan program Kementerian Pertanian yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Ketua Asosiasi Cabai Indonesia, Abdul Hamid.
