MONITOR, Jakarta – Pengamat dan asosiasi ramai-ramai menanggapi petisi dari Pusat Kajian Pertanian, Pangan dan Advokasi (PATAKA) sebagai pihak yang terlibat mengeluarkan petisi yang ditandatangani 20 orang. Di antaranya Yeka Hendra Fatika, Toni J Kristianto dan Cuncun Wijaya.
“Ini sih pembuat petisi yang tidak paham dan tidak jelas maksudnya. Patut diduga PATAKA pembawa Petaka dan mudah-mudahan ini bukan pesanan dari mafia. Itu biasanya mafia lihai mengolah isu,” demikian dikatakan Pengamat Politik Kebijakan Pangan, Razikin Juraid, Jakarta, Jumat (23/11).
Terkait dengan mempermasalahkan data beras, Alumni Magister Universitas Indonesia ini menegaskan data sejak jaman orde baru hingga sekarang BPS yang mengolah dan merilisnya. Semua data pangan satu pintu sumber BPS.
“Jadi kalian jangan salah alamat. Tugas Kementan adalah produksi, bukan mengolah dan rilis data. Satu hal agar disimak baik-baik, kalaupun data dianggap salah, menurut Pak Wapres terjadi sejak 1997,” tegas Razikin.
Justru sekarang banyak suara sumbang terhadap rilis data luas sawah terbaru. Misalnya, luas sawah di Jawa tahun 2018 malah bertambah 600 ribu hektar.
“Ini kan aneh, semestinya lahan sawah di Jawa menyusut seiring dengan berkembangnya kebutuhan lahan untuk industri, perumahan dan lainnya,” pinta Razikin.
Sebelumnya, kemarin (22/11) beberapa asosiasi juga menyampaikan keberatan atas pencatutan nama Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia dan Asosiasi Petani Bawang Merah Indonesia dalam berita petisi. Kedua asosiasi justru mendukung kebijakan dan berbagai program terobosan pertanian di era pemerintahan Jokowi-JK.
