MONITOR, Jakarta – Ketua DPP Partai Gerindra Moh. Nizar Zahro menilai pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN) era pemerintahan Presiden Jokowi tidak ubahnya seperti odong-odong. Bahkan dirinya meuding, beberapa perusahaan plat merah itu dipaksa untuk melayani kebutuhan ambisi mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.
“Sehingga, beban yang diangkut melebihi daya mesin yang dimiliki. Terlalu berat, jadi wajar jika BUMN jalannya tertatih-tatih sebagai perusahaan,” kata Nizar melalui keterangan tertulisnya yang diterima MONITOR, Minggu (28/7).
Ia mencontohkan, bagaimana perusaahan listrik negara (PLN) memiliki tugas untuk menyukseskan Mega proyek 35 ribu Megawati. Meski proyek itu meleset jauh dari target yang ditentukan pada awalnya.
“Namun telah membebani PLN. Pada kuartal I 2018, PLN mengalami kerugian sebesar Rp 6,49 triliun. Ada kenaikan beban usaha sebesar Rp 10 triliun, menjadi Rp 70,35 triliun dari Rp 60,63 triliun,” papar anggota badan anggaran (Banggar) DPR RI itu.
Tidak hanya itu, Pertamina diperintah untuk memberlakukan 1 harga BBM di seluruh Indonesia. Padahal ada jarak ada harga. Tapi pemerintah tidak mau tahu dan tidak peduli atas kesulitan dana yang dialami oleh Pertamina. Lebih lanjut, mengenai pemesanan 90 pesawat melalui PT Garuda Indonesia.
“Adapun nilai pesanannya mencapai 20 miliar dollar AS atau sekitar Rp 266 triliun (kurs waktu itu Rp. 13.300 per dollar AS). Angka ini merupakan rekor pembelian pesawat terbesar. Nyatanya, pembelian tersebut hanya membebani keuangan Garuda,”ucapnya.
“Utang Garuda hingga September 2017 melonjak Rp11,6 triliun. Pada 2017, Garuda juga mengalami kerugian Rp. 3,07 triliun,” terang mantan anggota komisi V DPR RI itu.
Masih ingat di awal pemerintahan Jokowi, sambung dia, ada tiga bank BUMN yakni Bank Mandiri, BNI dan BRI, yang dipaksa untuk menerima hutang dari China senilai total US$3 miliar atau sekitar Rp43,5 triliun (kurs Rp14.500 per dolar AS) dari China Development Bank (CDB).
“BUMN konstruksi diperintahkan menggenjot infrastruktur, dan BUMN Perbankan diperintah untuk memberi kredit pada proyek-proyek infrastruktur. Padahal, proyek-proyek Jokowi adalah bentuk ambisi yang tidak mengukur diri. Di luar batas kemampuan BUMN, yang akhirnya BUMN lah yang harus berdarah-darah,” ketus dia.
“Lembaga pemeringkat utang global Standard & Poors mencatat utang empat perusahaan konstruksi besar milik negara melonjak 57 persen dari tahun lalu menjadi Rp 156,2 triliun. Selain itu, rasio utang 20 BUMN konstruksi naik lima kali terhadap pendapatan kotor, melonjak jauh dibanding pada 2011 yang hanya satu kali.” Tuturnya.
“Dengan kata lain, intinya, neraca keuangan BUMN sektor konstruksi memburuk setelah aktif dalam berbagai proyek infrastruktur pemerintah,” pungkas Ketua Umum Satria Gerindra ini.
){kind=link}