MONITOR, Jakarta – Pemerintahan Joko Widodo kembali mengajukan pinjaman kepada Bank Dunia. Kabarnya, Dewan Direksi Eksekutif Bank Dunia pun sudah menyetujui pinjaman baru senilai Rp 300 juta dolar AS guna mendukung upaya reformasi pemerintah Indonesia untuk mengurangi biaya sekaligus meningkatkan keandalan logistik maritim.
Menanggapi hal itu, Pengamat Anggaran Politik Uchok Sky Khadafi menilai kebijakan utang yang kembali dilakukan pemerintahan Jokowi hanyalah akal-akalan saja. Keputusan itu, dikatakan Uchok, justru akan memberatkan negara.
“Keputusan berutang memang hanya akal akalan yang dampak hanya akan menjadi beban bagi keuangan negara,” ujar Uchok saat dihubungi, di Jakarta, Senin (2/7).
Menurut dia, seharusnya pemerintah tidak perlu berutang bila hanya untuk melakukan reformasi logistik kemaritiman, karena diyakinkan reformasi tersebut akan gagal, senasib dengan reformasi perpajakan .
“Seharusnya Indonesia tak usah berutang USD 300 juta ke Bank Dunia, kalau hanya diperuntukkan untuk reformasi Logistik maritim. krn hal ini akan gagal, sama nasib seperti reformasi perpajakan,” ketusnya.
Bahkan ia menyarankan, agar pihak terkait melakukan pengecekan ke pelayanan pajak untuk melihat dari hasil reformasi tersebut.
“Coba ke pelayanan pajak, hasil dari reformasi itu, bukan malahan dilayani malahan kita sebagai wajib pajak disuruh nonton video youtube. Ini bikin bingung masyarakat saja. Jadi, kalau proyek reformasi, tidak usah utang, lebih baik cari hibah saja, karenq utang itu hanya untuk menjerat bangsa ini saja,” pungkas Direktur Center For Budget Analysis (CBA) ini.
