MONITOR, Jakarta – Kader PDIP menggeruduk kantor berita harian Radar Bogor lantaran tak terima dengan pemberitaan soal Megawati Soekarnoputri. Peristiwa itu pun menuai tanggapan dari Partai Demokrat.
Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon menuturkan, partainya pernah mengalami hal serupa dengan PDIP. Namun ia mengatakan, partainya lebih memilih untuk mengambil jalur yang sesuai dengan prosedur.
“Kami Demokrat juga pernah mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh PDIP ini. Ketua Umum kami, Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) ketika itu diberitakan secara tidak tepat oleh Media Indonesia. Dan kami menempuh jalan ke Dewan Pers, bukan menggeruduk,” terang Jansen saat dihubungi, Kamis (31/5).
Ia melanjutkan, proses sesuai dengan prosedur memang cukup memakan waktu panjang. Namun, ia menuturkan, partainya tetap akan menjunjung tinggi keadaban.
“Memang panjang waktunya, capek buat gugatan dan menyiapkan dalilnya di sidang Dewan Pers. Tapi itulah keadaban yang disiapkan demokrasi dan sistem hukum kita di kasus sejenis ini,” tuturnya.
Sejumlah kader PDIP mendatangi kantor berita harian Radar Bogor di Jalan Raya Yasmin, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Rabu (30/5). Mereka protes dengan pemberitaan soal gaji Megawati selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan judul ‘Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp 112 Juta’.
“Kami nilai tidak fair. Judulnya sangat tendensius. Gambar dibandingkan dengan presiden, wapres sampai wali kota, dengan keterangan tidak adil, kalau Bu Mega penghasilan, yang lain gaji pokok jadi jomplang,” kata Ketua DPC PDIP Kota Bogor Dadang Danubrata.
