MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan munculnya percakapan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Dirut PLN Sofyan Basir Ikhwal terkait dugaan bagi-bagi fee perlu diklarifikasi secara terang benderang.
“Kalau ini menyangkut sebuah pelanggaran terhadap hukum ya tentu harus digali dan diperdalam,” kata Fadli kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (30/4).
Fadli mengatakan, sebagai perusahaan negara, BUMN harus transparan demi kemakmuran rakyat. Karena itu, sambung dia, masalah rekaman ini menurutnya adalah permasalahan serius.
“Selama ini kesannya BUMN seperti sapi perahan saja dan diisi oleh orang-orang yang dianggap berjasa pada pemenangan Presiden,” tegas Fadli.
Fadli menilai isu bancakan dalam hal ini tidak bisa diabaikan. Meskipun menurutnya seorang pejabat BUMN sekelas menteri bisa wajar melakukan komunikasi dengan beberapa pihak.
“Wajar saja ya, tetapi makanya saya bilang perlu didalami kalau ada indikasi yang mengarah pada pelanggaran aturan atau hukum gitu yah,” pungkas wakil ketua umum DPP Partai Gerindra.
