MONITOR, Jakarta – Dinamika Partai Golkar paska ditetapkannya Setya Novanto sebagai tersangka oleh KPK berujung dengan akan digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar pada Desember 2017 mendatang.
Nama-nama kandidat ketua umum mulai bermunculan. Salah satu yang digadang-gadang dan dinilai calon paling potensial adalah Airlangga Hartato, Menteri Perindustrian Kabinet Kerja yang juga merupakan kader Partai Golkar.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum Projo (Pro Joko Widodo) Budi Arie Setiadi pada media, Kamis (30/11) setelah melakukan diskusi antara DPP Projo dan Airlangga di bilangan Jakarta Selatan. Projo sendiri merupakan organisasi militan pendukung Joko Widodo pada Pilpres 2014 yang lalu.
Menurut Budi, Airlangga dianggap sosok yang tepat memimpin Partai Golkar pada masa transisi ini dan merupakan tokoh yang mampu meminimalisir konflik karena bisa di terima banyak kalangan internal mau pun eksternal Partai Golkar.
"Airlangga sosok yang tepat memimpin Golkar dalam masa transisi seperti ini. Golkar perlu Ketua Umum yang mampu meminimalisir konflik dan dapat diterima banyak kalangan, " ujar Budi.
Ia mengatakan, Projo sebagai pendukung militan Jokowi, punya kepentingan besar dan peduli terhadap kondisi partai pendukung pemerintah guna mengawal suksesi program-program presiden Joko Widodo. Ia juga menilai, Partai Golkar adalah kekuatan politik yang mampu membantu kinerja pemerintah.
"Sebagai ormas militan pendukung Jokowi, kami sangat peduli terhadap kondisi partai pendukung pemerintah. Apalagi Golkar adalah kekuatan kebangsaan yang memiliki banyak kader potensial untuk membantu kinerja pemerintah baik sebagai eksekutif maupun parlemen, " jelasnya.
Ia juga yakin, jika kepemimpinan Partai Golkar dipegang Airlangga Hartato, Golkar akan jadi mesin pendukung pemerintah yang efektif. Namun demikian, lanjutnya, Projo secara teknis dan mekanisme tidak akan ikut campur lebih dalam urusan internal Partai Golkar terkait suksesi kepemimpinannya.
"Kami berharap Munaslub Golkar bisa menghasilkan keputusan terbaik. Kader Golkar sudah sangat terlatih untuk menghasilkan konsensus. Soal teknis dan mekanisme, kami tidak mau ikut campur karena itu urusan rumah tangga parpol Golkar. Kami menghormati hak dan kedaulatan anggota Parpol Golkar, " pungkas Budi.
