MONITOR, Jakarta – Kian berjaraknya capaian pembangunan ekonomi dengan agenda Nawacita membuat sejumlah aktivis yang tergabung dalam Forum Indonesia meminta Presiden Joko Widodo melakukan sejumlah langkah-langkah percepatan.
Tiga hal diantaranya yang mendesak untuk dilakukan antara lain mendesain APBN yang lebih realistis, mengubah desain politik anggaran yang sesuai dengan Nawacita dan merombak kabinet pemerintahan di bidang ekonomi. Tiga hal ini penting untuk mempercepat pencapaian janji Nawacita.
Itu diutarakan Koordinator Nasional (Kornas) Forum Indonesia, Megel Jekson saat menyelenggarakan Diskusi Publik dengan Pusat Kajian Keuangan Negara di Jakarta, Jumat (25/8).
Dalam diskusi bertema "Menakar RAPBN 2018 dan Agenda Nawacita" itu, Megel menjelaskan desain politik anggaran memang harus disesuaikan, karena disitulah agenda dan spirit Nawacita dicoba untuk direalisasikan. Karenanya bila itu tak dilakukan, Nawacita akan tetap berjarak dari capaian pembangunan yang dihasilkan. Nawacita bahkan semakin sulit untuk diwujudkan bila ada Menteri yang kinerjanya justru tak sejalan dengan janji prioritas pemerintahan Joko Widodo Jusuf Kalla itu. Presiden Jokowi bahkan perlu merombak kabinet pemerintahan, sambungnya.
Dia pun menambahkan urgensi mewujudkan janji Nawacita ini karena tenggat waktu yang tersisa hanya sekitar 2 tahun lagi. Dengan waktu yang tidak lama tersebut, Presiden Joko Widodo memang harus mampu mengenali problem mendasar yang menyebabkan janji Nawacita belum terpenuhi.
Senada dengan hal itu, Sekjen Kornas Forum Indonesa, Suhardin Mansyur menambahkan angka-angka fantastis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 tetap tak bisa membuat agenda Nawacita bakal tercapai dalam waktu dekat. Pasalnya, menurut dia, kondisi yang ada saat ini sudah jauh melenceng dari target ideal yang diinginkan dalam Nawacita. Jika tak ada upaya keras sulit merealisasikan Nawacita,ungkapnya.
Suhardin mencontohkan target pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 7 persen yang jauh dari capaian perekonomian saat ini hanya pada level 5,01 persen. Terlebih, rasio gini yang tetap berada pada level 0,41 juga menunjukkan belum adanya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia Indonesia yang berarti semasa Presiden Joko Widodo.
