MONITOR, Jakarta – Dalam APBN 2018, pemerintah telah menetapkan belanja negara sebesar Rp 2.204,4 Triliun. Termasuk belanja pemerintah pusat Rp 1.443,3 Triliun, dan belanja kementerian atau lembaga Rp 814,1 Triliun. Belanja tersebut mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berkisar diangka Rp 760 Triliun karena mencakup persiapan pemilu tahun 2019.
Menkeu Sri Mulyani berujar bahwa postur APBN 2018 menunjukkan komiten yang sehat dan nyata namun hati-hati dalan mengelola ekonomi.
"Mengelola ekonomi itu harus dilakukan secara smooth, secara mulus, jangan menjadi faktor yang menimbulkan gejolak, tapi dia menjadi faktor yang menimbulkan stabilitas", Ujar Ani saat konferensi pers APBN 2018 (21/8/17).
Disisi lain, dengan belanja pemerintah yang besar tentu masyarakat berharap ada hasil nyata yang baik yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi, daya beli masyarakat meningkat, serta perbaikan dibidang pendidikan, maupun kesehatan.
"Persoalan saat ini bukan uangnya, tetapi pada kemampuan untuk membelanjakan secara baik. Isunya adalah kapasitas dan kompetensi membelanjakan uang", tutur mantan direktur pelaksana world bank ini.
Menurut Ani, APBN 2018, didesak untuk menjaga momentum ekonomi agar terus bisa menciptakan optimisme dalam penciptaan kesempatan kerja, menjaga daya beli rakyat, dan memperbaiki kualitas pertumbuhan itu sendiri.
