MONITOR, Jakarta – Partai Amanat Nasional (PAN) kini sedang menjadi sorotan banyak pihak, hal tersebut terkait sikapnya yang mbalelo dalam mendukung pemerintah menyusul sikap politiknya yang berseberangan dengan partai pemerintah terkait UU Pemilu 2019.
Kegamangan PAN sebagai bagian dari partai koalisi yang mendukung pemerintah sejatinya terlihat mulai dari Pansus Angket KPK, Presidential Threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden, dan yang terbaru soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
PAN yang sudah menyatakan sebagai salah satu partai politik yang mendukung Pemerintah pada dua persoalan krusial di atas justeru bersikap bersebrangan dengan pemerintah, hal tersebut menimbulkan banyak reaksi dari partai pendukung pemerintah lainya
Salah satu sindiran datang dari Sekretaris Jenderal PDI-P, Sindiran Hasto tersebut menanggapi pertanyaan terkait sikap PAN di DPR yang kerap berseberangan dengan Pemerintahan Jokowi
"Kita ini berpolitik dengan gentlement agreement. Kta berpolitik untuk membangun keadaban politik. Harus adanya satu kata dan perbuatan. Kalau sudah menyatakan dukungan kepada pemerintah, ya harus disertai implementasi dukungan terhadap kebijakan," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta
Terakhir saat Presiden Jokowi mengundang seluruh partai politik pendukung pemerintah (24/7/2017) ke istana, satu-satunya partai pendukung pemerintah yang tidak hadir ke Istana adalah Partai Amanat Nasional, akankah manuver PAN belakangan ini akan berakhir dengan di depaknya PAN dari koalisi pendukung pemerintah?
