MONITOR, Jakarta – Berbagai kementerian/lembaga meminta tambahan anggaran untuk program Pemerintah di tahun 2027. Di sektor pangan, Komisi IV DPR meminta Pemerintah memprioritaskan program subsidi pupuk bagi petani dan akses solar bersubsidi untuk nelayan.
“Permintaan tambahan anggaran dari kementerian/lembaga akan dibahas lebih lanjut di mana kami di DPR ingin memastikan agar setiap rupiah yang dikeluarkan Negara, penggunaanya benar-benar tepat sasaran dan semua diperuntukkan bagi rakyat,” kata Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan, Selasa (23/6/2026).
Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp30 triliun untuk Tahun Anggaran 2027 dari pagu indikatif yang ditetapkan sebesar Rp15,63 triliun.
Tambahan anggaran itu disebut KKP dibutuhkan guna mempercepat sejumlah program prioritas Pemerintah, mulai dari pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak, hingga pemberdayaan masyarakat pesisir.
Sementara Kementerian Pertanian (Kementan) mengusulkan penyesuaian pagu indikatif 2027 dari semula Rp23,23 triliun menjadi sekitar Rp45 triliun. Kementan menyebut tambahan anggaran itu untuk memperkuat berbagai program strategis sektor pertanian nasional.
Terkait hal ini, Daniel memandang tambahan anggaran untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas.
“Yaitu untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan sebagai produsen pangan utama bangsa,” tuturnya.
Menurut Daniel, pembangunan infrastruktur dan kawasan ekonomi pesisir memang penting. Namun ia menilai, persoalan yang saat ini paling dirasakan masyarakat di sektor pangan dan perikanan justru berada pada aspek produksi.
“Banyak nelayan dan petani menghadapi tekanan biaya operasional yang terus meningkat, sementara akses terhadap berbagai sarana produksi strategis masih sering menghadapi kendala di lapangan,” ungkap Daniel.
“Program prioritas Pemerintah di tahun 2027 harus dapat memastikan akses atau ketersediaan solar bersubsidi untuk nelayan di tengah kenaikan harga yang sangat tinggi,” imbuhnya.
Kemudian di sektor pertanian, Daniel menegaskan pupuk subsidi harus benar-benar tersedia dalam jumlah yang cukup, tepat sasaran, dan tepat waktu sesuai musim tanam.
“Karena keterlambatan distribusi pupuk sering kali berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian, biaya produksi, dan pendapatan petani,” jelas Daniel.
“Hal yang sama juga berlaku bagi sektor perikanan tangkap. Di tengah kenaikan berbagai biaya operasional, ketersediaan solar bersubsidi bagi nelayan menjadi faktor yang sangat menentukan keberlangsungan usaha mereka,” sambungnya.
Daniel mengatakan, ketika nelayan kesulitan memperoleh bahan bakar dengan harga yang terjangkau, maka biaya melaut akan meningkat, hasil tangkapan menjadi kurang kompetitif, dan pada akhirnya pendapatan masyarakat pesisir ikut tertekan.
“Untuk itu, perhatian Pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik yang bersifat simbolik, tetapi juga harus memastikan ketersediaan dan distribusi sarana produksi yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat,” jelas Daniel.
Anggota Komisi Pangan DPR yang membidangi urusan kelautan, perikanan, dan pertanian itu juga mengingatkan bahwa tantangan sektor pangan saat ini tidak hanya berasal dari faktor ekonomi saja. Daniel menyinggung tentang ancaman terhadap produktivitas pertanian karena meningkatnya risiko perubahan iklim.
“Berbagai proyeksi menunjukkan potensi musim kemarau yang lebih panjang akibat pengaruh El Nino. Situasi ini berpotensi menurunkan produktivitas pertanian, memperluas risiko kekeringan, dan mengganggu stabilitas produksi pangan di berbagai daerah sentra pertanian,” urainya.
Oleh karenanya, Daniel mengingatkan agar tambahan anggaran Pemerintah perlu diarahkan secara lebih konkret untuk memperkuat infrastruktur pendukung produksi pangan.
“Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi harus dipercepat agar pasokan air bagi lahan pertanian tetap terjaga ketika curah hujan menurun,” terang Daniel.
“Program pembangunan sumur dalam di wilayah rawan kekeringan juga perlu diperluas sebagai langkah mitigasi untuk menjaga keberlanjutan musim tanam,” lanjut Anggota Fraksi PKB itu.
Daniel menegaskan, keberadaan jalan usaha tani tidak boleh dipandang sebagai proyek pelengkap semata. Sebab di banyak daerah, tingginya biaya distribusi hasil panen justru disebabkan oleh buruknya akses dari lahan produksi menuju pusat pengumpulan maupun pasar.
“Ketika jalan usaha tani memadai, biaya logistik petani dapat ditekan, kehilangan hasil panen berkurang, dan daya saing produk pertanian meningkat,” ungkap Daniel.
Daniel pun menilai ketahanan pangan nasional tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar produksi yang dihasilkan, tetapi juga oleh kemampuan negara menjaga seluruh rantai produksi tetap berjalan secara efisien dan berkelanjutan.
Pesan dari Daniel ini menjadi signifikan mengingat akses dan ketersediaan pupuk dan solar bersubsidi masih sering menjadi persoalan selama ini.
“Pupuk yang tersedia, bahan bakar yang terjangkau, irigasi yang berfungsi, sumber air yang memadai, dan akses distribusi yang lancar merupakan satu kesatuan yang menentukan keberhasilan sektor pangan,” tegasnya.
Karena itu, Daniel mengingatkan pengawasan terhadap distribusi pupuk subsidi dan solar subsidi harus menjadi prioritas.
“Pemerintah juga perlu memastikan bahwa program pembangunan irigasi, sumur dalam, dan jalan usaha tani benar-benar menjangkau daerah-daerah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kekeringan dan gangguan produksi pangan,” imbau Daniel.
Daniel menambahkan, keberhasilan pembangunan sektor pertanian dan perikanan tidak hanya diukur dari jumlah program yang diluncurkan atau besarnya anggaran yang diserap, tetapi dari sejauh mana petani dan nelayan dapat berproduksi dengan biaya yang wajar.
“Termasuk adanya perlindungan produktivitas dari risiko iklim, petani memperoleh keuntungan yang layak, dan merasakan peningkatan kesejahteraan secara nyata,” ujarnya.
“Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, memperkuat petani dan nelayan sesungguhnya adalah memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional,” imbuh Daniel.
Selain di bidang pangan, Legislator dari Dapil Kalimantan Barat I ini juga menyoroti pentingnya anggaran diarahkan untuk menjamin pelayanan hak publik. Mulai dari hak masyarakat atas kesehatan, pendidikan, hingga pekerjaan.
“Bagaimana agar anggaran Negara dapat memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan dan pekerjaan yang layak. Juga sistem pendidikan yang berkualitas dan menjamin kesejahteraan guru-guru yang telah mengabdi dengan penuh dedikasi,” katanya.
“Termasuk pula untuk merevitalisasi sekolah-sekolah yang rusak, bahkan hampir hancur, dan menyediakan akses jembatan di pedalaman yang sangat dibutuhkan untuk perekonomian masyarakat dan bagi anak-anak menuju sekolah,” tutup Daniel.
