MONITOR, Jakarta – Program Jaga Jakarta dinilai menjadi salah satu inovasi strategis dalam modernisasi sistem keamanan perkotaan di Indonesia. Program yang mengintegrasikan teknologi pengawasan, Command Center, partisipasi masyarakat, hingga sistem respons darurat digital tersebut dipandang berhasil memperkuat kehadiran negara sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian di Jakarta.
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat, Hari Purwanto, menyebut bahwa tantangan Jakarta sebagai kota megapolitan dengan mobilitas tinggi membutuhkan pendekatan keamanan yang cepat, modern, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
“Keamanan hari ini tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola konvensional. Jakarta membutuhkan sistem keamanan terpadu berbasis teknologi, data, dan kolaborasi masyarakat. Dalam konteks itu, Program Jaga Jakarta menunjukkan arah transformasi kepolisian yang semakin responsif dan modern,” ujarnya dalam pemaparan kajian Jaga Jakarta: Inovasi Keamanan untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik di Jakarta, Senin (27/5/2026).
Menurutnya, salah satu kekuatan utama program tersebut terletak pada integrasi puluhan ribu CCTV yang terhubung dengan pusat komando atau Command Center. Sistem ini memungkinkan aparat melakukan pemantauan situasi secara real-time, mendeteksi potensi gangguan keamanan lebih cepat, hingga mempercepat pengiriman bantuan di lapangan.
“Ini merupakan bentuk nyata transformasi menuju smart policing. Polisi tidak lagi sekadar bekerja secara reaktif setelah kejadian, tetapi mulai bergerak pada pendekatan preventif dan prediktif,” katanya.
Selain itu, konsep Panic Button yang terintegrasi dengan CCTV dan pusat komando dinilai menjadi terobosan penting dalam mempercepat perlindungan warga dari berbagai ancaman kriminalitas seperti begal, penjambretan, pelecehan seksual, maupun kekerasan jalanan.
Melalui sistem geolokasi digital, aparat keamanan dapat segera mengetahui titik kejadian, mengakses kamera pengawas terdekat, serta mengirim patroli dalam waktu singkat.
“Yang dibangun bukan sekadar pengawasan, tetapi perlindungan warga secara real-time. Ini menunjukkan orientasi pelayanan publik yang semakin kuat dalam tubuh kepolisian,” jelasnya.
Tidak hanya berbasis teknologi, Program Jaga Jakarta juga dinilai berhasil membangun pendekatan keamanan partisipatif dengan melibatkan organisasi masyarakat, komunitas lokal, dan media sebagai mitra strategis menjaga stabilitas sosial.
Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat literasi keamanan masyarakat, mencegah penyebaran hoaks dan disinformasi, serta memperluas deteksi dini terhadap potensi konflik sosial di tengah masyarakat perkotaan yang kompleks.
Kajian tersebut juga menilai bahwa keberhasilan sistem keamanan modern sangat berkaitan dengan peningkatan public trust atau kepercayaan publik terhadap institusi negara, khususnya kepolisian.
“Ketika masyarakat merasa aman, laporan cepat ditindaklanjuti, bantuan mudah diakses, dan respons aparat berlangsung cepat, maka kepercayaan publik akan tumbuh dengan sendirinya,” ujarnya.
Dalam kajian itu, transparansi dan akuntabilitas juga disebut menjadi elemen penting. Sistem keamanan berbasis teknologi memungkinkan indikator pelayanan publik diukur secara terbuka, mulai dari waktu respons petugas, jumlah laporan yang ditindaklanjuti, hingga tingkat penyelesaian kasus.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih menjadi perhatian, di antaranya perlindungan data pribadi warga, integrasi antarinstansi, literasi digital masyarakat, hingga pengawasan penggunaan teknologi pengawasan agar tetap menghormati hak-hak sipil masyarakat.
Karena itu, penguatan regulasi perlindungan data, audit berkala sistem keamanan, serta pengembangan standar operasional respons darurat menjadi rekomendasi penting agar Program Jaga Jakarta dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Program ini dinilai bukan hanya menjadi inovasi keamanan perkotaan, tetapi juga dapat menjadi model baru pelayanan publik kepolisian yang humanis, modern, dan berbasis partisipasi masyarakat di era digital.
