MONITOR – Pakar kelautan sekaligus tokoh nasional, Prof Rokhmin Dahuri menegaskan bahwa pangan bukan sekadar urusan ekonomi, melainkan fondasi politik, sosial, dan keamanan negara.
“Bangsa yang mampu menjamin pangan bagi rakyatnya akan lebih kuat menghadapi guncangan global, baik berupa perang, perubahan iklim, maupun disrupsi teknologi,”ujarnya dalam acara Radio Elshinta kembali menghadirkan diskusi mendalam dalam program Talk Highlight di Radio Elshinta, Kamis (2/4/2026).
Anggota Komisi IV DPR RI ini mengingatkan, dari lima kebutuhan dasar manusia pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan pangan adalah yang paling vital.
“Kecerdasan seseorang ditentukan oleh asupan gizi. Tanpa pangan yang cukup, bangsa akan kehilangan daya saing,” ujarnya.
Ia menyambut baik langkah Presiden Prabowo yang menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas utama. Ia mengaitkan hal itu dengan pidato Bung Karno pada 7 April 1957 saat meletakkan batu pertama Fakultas Pertanian Universitas Indonesia: “Pangan adalah hidup-matinya sebuah bangsa.”
Mengutip penelitian FAO tahun 2000, ia menegaskan bahwa negara dengan penduduk lebih dari 100 juta jiwa yang bergantung pada impor pangan akan sulit menjadi maju, makmur, dan berdaulat. “Apalagi kini, perang Iran vs AS dan Israel, ditambah krisis iklim, membuat pasokan pangan global semakin rapuh,” katanya.
Sebagai Rektor Universitas UMMI Bogor, ia memaparkan capaian produksi nasional. “Alhamdulillah, beras kita sudah surplus. Tahun 2025 produksi mencapai 34 juta ton, sementara kebutuhan nasional hanya 32 juta ton,” jelasnya. Namun ia menekankan, persoalan bukan sekadar produksi, melainkan akses rakyat terhadap pangan yang adil dan merata.
Jagung, garam, dan cabai sudah swasembada, tetapi gandum, kedelai, bawang putih, dan daging sapi masih bergantung pada impor. “Menteri Amran bersama kami bahu membahu agar komoditas lain bisa menyusul swasembada,” ungkapnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan 2001–2004 itu mengingatkan sejarah kelam krisis pangan 2008 yang menumbangkan rezim di Pakistan, Afganistan, dan Meksiko. “Pangan bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga politik. Jika impor terganggu, harga pupuk dan pangan bisa melambung, rakyat menderita, dan stabilitas negara terancam,” ujarnya lantang.
Ia menyoroti bagaimana perang di berbagai belahan dunia telah mengganggu rantai pasok global, membuat harga pangan melonjak, dan menimbulkan kerentanan bagi negara-negara yang bergantung pada impor.
Di sisi lain, ungkapnya krisis iklim memperburuk kondisi dengan menurunkan produktivitas pertanian, mengancam keberlanjutan sumber daya alam, serta memicu bencana yang merusak lahan produktif.
Prof. Rokhmin juga menekankan pentingnya inovasi teknologi dalam menjawab tantangan ini. Menurutnya, disrupsi teknologi harus dipandang sebagai peluang, bukan ancaman.
“Digitalisasi, bioteknologi, dan kecerdasan buatan dapat menjadi senjata strategis untuk meningkatkan efisiensi produksi, distribusi, dan konsumsi pangan,” jelasnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa teknologi harus diintegrasikan dengan kebijakan yang berpihak pada petani, nelayan, dan masyarakat kecil agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara merata.
Diskusi yang berlangsung hangat ini menggarisbawahi urgensi kolaborasi lintas sektor: pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil.
Prof. Rokhmin menutup dengan pesan kuat, bahwa ketahanan pangan adalah “benteng terakhir” yang menentukan daya tahan bangsa. Tanpa pangan yang cukup, sehat, dan terjangkau, ketahanan nasional akan rapuh menghadapi badai global.
