MONITOR, Jakarta – Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (Ditjen PE2HU) Kementerian Haji dan Umrah RI resmi menggelar kelas tugas dan fungsi (tusi) perdana bagi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya peran strategis Ditjen PE2HU sebagai direktorat jenderal baru dalam memperkuat tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah yang terintegrasi, akuntabel, serta berdampak ekonomi nyata.
Direktur Jenderal PE2HU, Jaenal Effendi, menegaskan bahwa kelas tusi perdana ini merupakan langkah awal untuk menyamakan persepsi dan memperkuat pemahaman seluruh PPIH terhadap mandat strategis Ditjen PE2HU dalam mengawal ekosistem ekonomi haji dan umrah secara menyeluruh.
“Ditjen PE2HU memiliki mandat memastikan penyelenggaraan haji dan umrah tidak hanya berjalan baik dari sisi ibadah, tetapi juga tertib secara tata kelola, aman secara keuangan, serta memberikan manfaat ekonomi yang konkret,” ujar Jaenal saat membuka Kelas Pendalaman Tusi Diklat PPIH Arab Saudi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Jaenal menjelaskan, terdapat tiga tugas dan fungsi utama Ditjen PE2HU yang menjadi fokus dalam kelas tusi perdana ini, yakni pengendalian teknis keuangan, kemitraan, dan standardisasi. Ketiga aspek tersebut menjadi fondasi utama dalam mengawal penyelenggaraan haji dan umrah yang profesional dan berkelanjutan.
Menurutnya, penguatan fungsi pengendalian keuangan menjadi sangat krusial mengingat besarnya anggaran haji yang dikelola setiap tahun. Puluhan triliun rupiah dana operasional haji harus dipastikan digunakan secara tepat sasaran, sesuai peruntukan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
“Kita ingin memastikan dana haji benar-benar aman, transparan, dan tidak menyimpang dari fungsinya. Ini harus dikawal bersama oleh tim pengendali keuangan yang berkompeten dan berintegritas,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Ditjen PE2HU, Cecep Khairul Anwar, menyampaikan bahwa penguatan tusi juga diarahkan pada pengendalian kemitraan dan standardisasi layanan, khususnya di Arab Saudi. Salah satu fokus utama adalah evaluasi dapur katering haji di Makkah dan Madinah yang jumlahnya mencapai puluhan unit dengan skema kontrak jangka menengah.
“Pengendalian mencakup kepatuhan kontrak, penggunaan produk Indonesia sesuai kesepakatan, serta penerapan standar layanan yang telah ditetapkan. Jika tidak memenuhi ketentuan, tentu akan dievaluasi untuk tidak dilanjutkan,” jelasnya.
Selain sektor katering, pengendalian juga mencakup layanan akomodasi dan hotel haji. Ditjen PE2HU mendorong optimalisasi pengelolaan hotel melalui penataan tenant yang tertib, legal, dan melibatkan pelaku usaha Indonesia, baik dari kalangan diaspora maupun pelaku usaha dalam negeri.
Cecep menambahkan, penguatan tusi Ditjen PE2HU turut didukung oleh perencanaan penguatan sumber daya manusia, termasuk rekrutmen petugas pendukung yang akan membantu pengendalian teknis di lapangan.
“Kunci utamanya adalah pembagian tugas yang jelas—siapa mengerjakan apa—agar seluruh proses berjalan optimal dan tidak tumpang tindih,” ujarnya.
Melalui kelas tusi perdana ini, Ditjen PE2HU berharap seluruh PPIH memiliki pemahaman yang utuh mengenai peran dan tanggung jawab Ditjen PE2HU sebagai direktorat jenderal baru. Dengan demikian, penyelenggaraan haji ke depan diharapkan semakin tertib, efisien, dan mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi Indonesia.
 Kementerian Haji dan Umrah RI resmi menggelar kelas tugas dan fungsi (tusi) perdana bagi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji){kind=link}