MONITOR, Jakarta — Bendahara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Sumantri Suwarsono, memberikan klarifikasi resmi terkait polemik aliran dana Rp100 miliar yang masuk ke rekening PBNU pada tahun 2022. Ia menegaskan bahwa dana tersebut benar-benar ada, tercatat sejak awal, dan seluruh prosesnya terdokumentasi oleh staf keuangan.
Sumantri menyatakan bahwa sejak awal ia menyadari potensi polemik, mengingat Bendahara Umum PBNU saat itu, Mardani H. Maming, tengah menghadapi persoalan hukum. Karena itu, PBNU mengambil langkah penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan tafsir yang merugikan lembaga.
“Rp100 miliar itu memang betul-betul ada transaksinya. Sejak awal tercatat, diketahui, dan saya minta didokumentasikan,” ujarnya.
Ia menegaskan PBNU secara kelembagaan tidak terlibat dalam kasus hukum yang menjerat Maming, baik dalam konteks dugaan korupsi maupun kegiatan fundraising.
“PBNU sebagai institusi terlibat? Ya pasti tidak. Bahkan dalam konteks fundraising-nya pun tidak,” tegasnya.
Dana Ditarik kembali oleh Pihak Maming
Sumantri mengungkapkan bahwa sebagian besar dana tersebut akhirnya ditarik kembali oleh pihak Maming, dan hal itu diakui secara langsung oleh mereka.
Meski demikian, ia mempertanyakan motif pihak-pihak yang belakangan mengangkat isu tersebut dan mengaitkannya dengan potensi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
“Apakah mereka benar-benar menjaga NU, atau memakai isu TPPU untuk memenangkan pertarungan hari ini?” katanya.
Kegiatan PBNU dengan Laporan Lengkap
Selain isu Rp100 miliar, muncul pula dokumen yang menyeret nama PBNU dalam kegiatan AKN NU, R20, hingga Harlah Satu Abad NU. Sumantri menegaskan bahwa kegiatan Harlah merupakan acara terbesar PBNU dan memiliki laporan paling lengkap, dengan saldo jelas dan tanpa komplain tata kelola.
“Harlah adalah acara PBNU terbesar dan laporannya paling lengkap,” ujarnya.
Ia meminta semua pihak berhati-hati dalam mengelola informasi agar nama baik NU tidak dirusak oleh framing yang keliru.
