MONITOR, Depok – Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PCNU) Kota Depok bersama Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (PEBS FEB-UI) menggelar diskusi bertajuk, “Menakar Strategi Pengentasan Ragam Persoalan Kota Depok” bertempat di Ruang Prof Mr Djokosoetono, FEB-UI, Depok (8/3/2025). Diskusi dipandu oleh Nur Kholis selalu Wakil Kepala PEBS FEB UI dan Wakil Ketua Lakpesdam PCNU Kota Depok.
Ketua Lakpesdam PCNU Kota Depok Fathudin Kalimas menyampaikan bahwa sumber daya Lakpesdam PCNU Kota Depok saat ini banyak diisi oleh akademisi dari tiga kampus UI, UIN Jakarta, dan UPN Veteran Jakarta, sehingga layak terlibat dalam mendinamisir isu-isu strategis di Kota Depok. Sebagai bagian dari civil society, kita perlu melibatkan diri dengan memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Depok dalam konteks pengentasan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi Pemerintah Kota Depok.
Perwakilan dari Bappeda Kota Depok Fathir Fajar Sidiq menyampaikan dalam paparannya, keberadaan organisasi NU dan organisasi akademik seperti PEBS FEB UI memiliki peran strategis untuk turut mengawal agenda-agenda Pemerintah Kota Depok ke depan.
Menurutnya terdapat isu strategis dalam Rancangan Awal RPJMD Kota Depok Tahun 2025-2029, mulai dari soal peningkatan kualitas SDM, peningkatan kesejahteraan sosial dan ketahanan sosial, pembangunan dan pemerataan ekonomi, pengembangan infrastruktur tata ruang dan lingkungan kota yang berkelanjutan, optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Fathir menambahkan Pemerintah Kota Depok tidak bisa berjalan sendiri, sehingga butuh keterlibatan organisasi NU dan organisasi akademik.
Dalam kesempatan yang sama, Dekan FEB UI Teguh Dartanto menyoroti pentingnya isu urban development mengingat pertumbuhan penduduk lebih cepat dari pertumbuhan pembangunan dan kapasitas pemerintah kota dalam penyediaan layanan publiknya. Seperti perlunya distribusi sekolah di wilayah pinggiran Kota Depok. Kendati demikian, Kota Depok sebenarnya selangkah lebih maju dibandingkan kota lain khususnya terkait jaminan sosial tenaga kerja pekerja rentan.
“Saya berharap isu pengangguran terbuka dan ketimpangan juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Depok, sehingga fokus tidak hanya diarahkan pada soal program tetapi juga target capaian”, harapnya.
Sementara Ketua PCNU Kota Depok, KH Achmad Solechan mengungkap adanya persoalan krusial di Kota Depok yang perlu segera dientaskan, seperti belum meratanya infrastruktur pendidikan. “Di lapangan masih kita temukan adanya sekolah yang jam masuknya pagi dan siang, saya menyebutnya sistem shift. Ini membuktikan infrastruktur pendidikan belum merata”, terangnya.
KH Achmad Solechan juga melihat minimnya infrastruktur kesehatan, seperti Puskesmas. Selain itu menurutnya juga harus ada inovasi pelayanan kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan dan berkebutuhan khusus, sebagai contoh perlakuan khusus bagi pasien disabilitas. Kemudian isu penanganan sampah juga harus menjadi prioritas penanganan di Kota Depok.
Direktur Eksekutif Lakpesdam PBNU, Asrul Raman menyampaikan bahwa Lakpesdam PBNU saat ini tengah mendorong peran Lakpesdam PC NU untuk turut memberikan masukan terhadap perencanaan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Seperti diskusi ini yang diharapkan dapat menjadi forum untuk memberikan masukan bagi perencanaan pembangunan Kota Depok.
“Saya mencatat adanya ketimpangan yang cukup tinggi antara sekolah negeri dengan sekolah swasta, sehingga berpengaruh terhadap postur anggarannya. Termasuk juga rumah sakit. Jadi seolah-olah ada pengalihan tanggung jawab layanan publik dari pemerintah ke swasta. Pembangunan Kota Depok juga jangan Margonda Centris”, ujarnya.
Perwakilan Bappeda Kota Depok mengucapkan terima kasih atas inisiasi diskusi Lakpesdam PCNU Kota Depok dan PEBS FB UI serta berbagai catatan, kritik dan masukan yang disampaikan. Kegiatan diskusi diakhiri dengan ramah tamah dan buka puasa bersama.
