MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, menilai pemerintah punya peran vital untuk menyeimbangkan produksi pangan dan konsumsi masyarakat. Untuk itu, Prof Rokhmin Dahuri mendorong pemerintah memberikan subsidi hasil panen ketimbang subsidi bibit dan pupuk.
“Pemerintah harus menjaga stabilitas harga terutama harga bahan pangan untuk memastikan perekonomian Indonesia tetap stabil,” ujar Prof Rokhmin Dahuri dikutip TV Parlemen, Rabu (20/11).
Sebagai negara yang perekonomiannya ditopang oleh konsumsi domestik, menurutnya, kenaikan harga bahan pangan menjadi momok yang dapat menurunkan daya beli masyarakat. “Yang lebih penting bagi pemerintah kalau harga kenaikan bisa dinikmati nelayan dan petani, namun konsumen kebanyakan tidak mampu disitulah peran subsidi,” tuturnya.
“Kalau kenaikan bahan pangan sebetulnya dilematis, karena konsumen menjerit. Tetapi sebenarnya produsen kalau margin keuntungan benar benar bisa dinikmati produsen pangan seperti petani dan nelayan sebenarnya fine,” kata Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University itu.
Beliau menekankan, disisi lain produsen pangan juga berhak atas harga yang layak. Petani dan nelayan sebagai produsen pangan justru menjadi pihak yang paling dirugikan dalam rantai distribusi bahan pangan, terlebih dengan adanya sistem tengkulak dan cuaca yang tidak menentu. “Peran subsidi seharusnya bukan pada input pada benih tetapi pada output hasil panen baru Indonesia akan beres, sepanjang subsidi pada input akan terjadi kongkalikong terus,” tegas Menteri Kelautan dan Perikanan-RI 2001 – 2004 itu.
Subsidi hasil panen merupakan salah satu strategi penting untuk mencapai keseimbangan antara produksi pangan dan konsumsi masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya membantu petani dan produsen pangan, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang cukup terhadap pangan berkualitas.
Menurutnya, kebijakan subsidi hasil panen harus diimplementasikan dengan baik dan transparan untuk memastikan bahwa manfaatnya mencapai petani dan masyarakat secara keseluruhan. “Saya menyarankan agar kebijakan ini disesuaikan dengan kondisi lokal dan dinamika pasar pangan untuk mencapai hasil yang optimal,” kata Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) itu.
