MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendorong pembenahan permukiman padat penduduk yang kumuh demi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Termasuk permukiman padat di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat (Jakpus) yang kondisinya sangat memprihatinkan.
“Di tengah megahnya pembangunan infrastruktur di Jakarta, memang menjadi sebuah keprihatinan masih banyak permukiman padat penduduk yang kondisinya cukup miris. Ini menjadi paradoks,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal, Selasa (12/11).
Baru-baru ini viral sebuah ulasan tentang kondisi masyarakat yang tinggal di kawasan padat dan kumuh. Tepatnya di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakpus. Ironinya, lokasi permukiman ini tidak jauh dari Istana Kepresidenan yakni hanya sekitar 1 kilometer saja jaraknya.
Dalam Jurnal yang diterbitkan Universitas Persada Indonesia (UPI) Yayasan Administrasi Indonesia (YAI), diketahui terdapat 14 RW di Kelurahan Tanah Tinggi yang terdiri dari 195 Rukun Tetangga (RT). Total jumlah penduduknya ada 37.427 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 14.182 untuk tahun 2022.
Laporan yang sama juga menyampaikan sebanyak 10 RW teridentifikasi kawasan kumuh ringan berada di lahan pemukiman seluas 41.8 hektar. Sedangkan 4 RW yang terindikasi bukan kawasan kumuh berada di luas total permukaan 20.49 hektar.
Di wilayah ini, masih ada beberapa rumah yang ukurannya sangat kecil layaknya kamar kosan tapi dihuni banyak orang. Salah satu yang viral adalah rumah Nenek Hasna yang hanya seluas 2×3 meter namun dihuni oleh 13 orang termasuk anak, cucu, dan cicitnya. Untuk tidur, keluarga Nenek Hasna harus saling meringkuk bahkan menerapkan sistem shift-shiftan setiap harinya.
Selain rumah-rumah yang berhimpitan di gang-gang sempit, permukiman seperti ini juga minim terhadap akses fasilitas dasar seperti kamar mandi layak. Sebagian besar rumah di kawasan Tanah Tinggi ini diketahui tidak memiliki kamar mandi, sehingga warga harus menggunakan WC umum dengan biaya Rp 2.000 per penggunaan.
Menurut Cucun, kondisi permukiman padat itu menggambarkan kesenjangan nyata dalam penataan kota, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
“Penataan kota yang lebih inklusif dan berkeadilan harus menjadi prioritas. Pemerintah harus membuktikan tindakan konkret dalam menangani kawasan kumuh, terutama di wilayah pusat kota yang strategis seperti Jakarta,” tuturnya.
“Tapi tentunya ini menjadi tugas kita bersama. Baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan tentu saja dukungan dari DPR. Karena masalah permukiman kumuh ini banyak terjadi juga di daerah lain,” imbuh Cucun.
Kepadatan penduduk kerap menimbulkan permasalahan dari berbagai sektor dalam hal kesejahteraan masyarakat (Kesra). Mulai dari kenakalan remaja, kesenjangan ekonomi dan pengangguran, permasalahan kesehatan dan seringkali terjadi banjir. Di Tanah Tinggi sendiri diketahui kerap terjadi tawuran warga sehingga tak jarang warganya berurusan dengan pihak berwajib.
Untuk itu, Cucun menilai pembenahan permukiman padat penduduk bisa menjadi salah satu jalan dalam memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Masalah kepadatan penduduk berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Termasuk rendahnya tingkat pendidikan dan meningkatnya jumlah pengangguran. Kondisi lingkungan mempengaruhi psikologis warganya,” ucap Pimpinan DPR koordinator bidang Kesra itu.
“Dengan menyelesaikan masalah kepadatan penduduk ini, maka kita seperti memencet tombol-tombol penyelesaian masalah lain yang pada dasarnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat,” sambung Cucun.
Salah satu contoh yang disampaikan Cucun adalah tentang keselamatan dan keamanan masyarakat. Wilayah permukiman padat seperti di Tanah Tinggi menyebabkan mobilisasi sulit sebab gang-gang semakin sempit karena barang-barang milik warga, seperti motor, sepeda, alat masak, hingga jemuran yang diletakkan di sepanjang jalan karena kondisi rumah kecil.
“Bayangkan kalau terjadi kebakaran, api akan cepat menyebar, dan berpotensi mengancam nyawa. Ini sudah terjadi di sejumlah daerah padat penduduk. Jadi ada juga aspek keamanan dan keselamatan dari bencana terkait masalah permukiman padat,” paparnya.
Untuk itu, Cucun mendukung program-program kepemilikan rumah yang tengah digalakkan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah program perumahan rakyat melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang difasilitasi Bank BTN untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
“Saya kemarin datang ke Grand Opening dan Akad Massal Perumahan The City Sukaraja II di kawasan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung yang merupakan program FLPP. Program-program seperti ini bisa menjadi upaya pembenahan permukiman padat penduduk,” jelas Cucun.
Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu pun menyoroti skema baru yang akan diluncurkan oleh pemerintah dalam program perumahan rakyat yang mencakup subsidi selisih bunga sebagai solusi inovatif untuk mempercepat kepemilikan rumah. Cucun juga mengapresiasi kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam program perumahan ini, mulai dari penyederhanaan regulasi hingga kehadiran negara yang semakin signifikan.
“Ini bukan hanya wacana, tapi percepatan. Program pemerintah di bawah arahan Pak Prabowo ini harus tercapai. Dengan kehadiran negara, masyarakat bisa mendapatkan rumah lebih cepat dan mudah,” ungkapnya.
Salah satu inovasi terbaru yang dibahas dalam program tersebut adalah pengalihan skema FLPP menjadi subsidi selisih bunga yang memungkinkan masyarakat memilih tipe rumah sesuai keinginan tanpa batasan ukuran tertentu. Dengan subsidi selisih bunga, masyarakat punya kebebasan untuk memilih rumah yang lebih besar atau sesuai kebutuhan, tidak terbatas pada tipe 36 saja.
“Ini memungkinkan masyarakat menyesuaikan hunian mereka dengan keinginan dan penghasilan. Pemerintah memfasilitasi kebutuhan masyarakat, yang disesuaikan dengan kemampuan tiap-tiap warga,” terang Cucun.
Di sisi lain, Cucun menilai program itu juga akan sangat membantu generasi muda untuk bisa memiliki hunian, termasuk para entrepreneur muda.
“Generasi muda, terutama keluarga muda, kini bisa lebih cepat mendapatkan rumah impian. BTN dan pemerintah hadir memberikan kemudahan, sehingga mereka tidak perlu menunggu bertahun-tahun untuk memiliki rumah sendiri,” sebutnya.
Lebih lanjut, Cucun menegaskan pentingnya keterlibatan negara dalam menghadapi tantangan kebutuhan rumah yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Apalagi untuk daerah yang memiliki persoalan kepadatan penduduk.
“Negara harus hadir untuk mendukung pemenuhan kebutuhan rumah tangga, mengingat angka pertumbuhan penduduk terus bertambah. Kita harus ingat bahwa lahan terbatas, dan kebutuhan akan rumah akan selalu ada,” tegas Cucun.
“DPR pastinya akan mendukung program-program yang secara nyata membawa kemudahan bagi rakyat karena ini adalah urusan kesejahteraan masyarakat dan hak dasar warga yang harus dipenuhi, yaitu hak atas hidup yang layak, termasuk hunian,” sambungnya.
Program ini disebut menjadi salah satu upaya Pemerintah untuk bisa mencapai target 3 juta rumah. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat, khususnya bagi kepala keluarga yang belum memiliki hunian.
“Kita harus memastikan agar masyarakat dapat memperoleh hunian yang layak dan sesuai kebutuhan, tanpa terkendala oleh keterbatasan lahan maupun kepadatan penduduk perkotaan,” tutup Cucun.
