MONITOR, Jakarta – Kritikus Media Sosial, Agustinus Edy Kristianto, menilai kepemimpinan Erick Thohir sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf mengalami kegagalan.
Agustinus mengungkapkan, undang-undang BUMN telah diintegrasikan dengan undang-undang cipta kerja (Ciptaker), yang secara jelas menyebutkan maksud dan tujuan BUMN.
Di pasal 2 undang-undang tersebut terdapat sekitar lima atau enam tujuan utama yang harus dipenuhi. Jika tujuan-tujuan ini tidak memenuhi kualifikasi yang ditetapkan, maka bisa menyimpulkan telah gagal.
Salah satu tujuan yang paling ditekankan Agustinus adalah bahwa BUMN seharusnya bertugas membantu masyarakat miskin dan koperasi yang berasal dari golongan ekonomi lemah.
“Makanya ketika dalam kasus GoTo, argumen saya simpel, Anda membantu orang kaya, berarti melanggar undang-undang. Begitu juga di kasus PT Rekind. Dia membantu pengusaha yang tidak lemah dengan penghapusan utang,” kata dia dalam Diskusi Media dengan Tema Evaluasi Kinerja Menteri BUMN Jokowi-Ma’ruf yang diselenggarakan Sinergi Kawal BUMN di Jakarta, Kamis (17/10).
Agustinus mengungkapkan keprihatinannya terhadap ketidakadilan dalam penanganan kasus investasi BUMN. “Yang paling akhir, kita lihat Taspen saja yang nilainya Rp 1 triliun, dalam tanda petik hanya, investasi Rp 1 triliun, itu diusut KPK. Sementara yang Rp 6,4 triliun mana? Ada beberapa, Rp 6,4 triliun,” ujar dia.
Dia menyebutkan, investasi sebesar Rp 6,4 triliun dalam Telekomsel di GoTo perlu diusut, dan dirinya telah memberikan klarifikasi sebagai narasumber dalam forum Panja Komisi VI DPR terkait dugaan penyimpangan tersebut.
“Saya sudah bicara di panja komisi 6 DPR tentang dugaan adanya penyimpangan dalam ini. Yang saya minta adalah, setelah rapat itu, agar masing-masing argumen dibuka saja. Namun, saya merasa tidak etis untuk membahas hal yang tertutup,” tambah dia.
Agustinus menuntut agar semua kasus diusut tuntas, tanpa memandang kedekatan pribadi, dan berharap agar keadilan dapat ditegakkan. “Jangan karena ada satu kasus yang diproses secara kencang dan diumumkan secara meriah, sementara kasus lain yang diduga melibatkan orang dekat diabaikan,” kata dia.
“Saya tahu rasanya berat melaporkan teman sendiri, kakak sendiri, itu berat. Jadi, saya berharap adanya keadilan dari negara ini, karena negara ini kan milik semua, bukan milik segelintir orang aja,” tegas dia.
Lebih lanjut, Agustinus menekankan bahwa Erick Thohir tidak hanya melanggar nilai-nilai moral, tetapi juga undang-undang yang mengatur maksud dan tujuan pendirian BUMN.
“Kita bisa berdebat tentang utang naik atau turun. Namun, kinerja Menteri BUMN seharusnya dilihat dari penerapan prinsip-prinsip dasar BUMN,” jelas dia.
Dia menyebutkan fakta bahwa semua emiten BUMN yang terdaftar di bursa mengalami penurunan, dengan mengatakan, “Dari 27 emiten BUMN di bursa, semuanya turun. Jika saya menyampaikan hal ini, orang mungkin akan berargumen untuk tidak melihatnya dari sisi itu. Namun, data tersebut tidak bisa diabaikan.”
Agustinus juga mengutip beberapa kasus yang menjadi sorotan, termasuk kasus GoTo dan Rekind, untuk mendukung argumennya. “Dalam kasus Jiwaseraya, nama Erick Thohir bahkan muncul dalam berkas, dan hal ini menjadi pertimbangan hakim,” tambahnya.
“Persoalan apakah dia dihukum atau tidak adalah hal lain. Yang jelas, dia ada di sekitar tempat atau wilayah di mana dia punya kewenangan atau kekuasaan untuk itu. Siapapun yang memimpin nanti, saya tidak peduli, tetapi kita harus berpegang pada nilai dan aturan yang saya sebutkan tadi,” tegas Agustinus.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi, Yanuar Rizky selain mengungkapkan buruknya kepemimpinan Erick Thohir di Kementerian BUMN, dia juga mengingatkan pemerintah untuk tidak terjebak dalam permainan kekuasaan, melainkan fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Salah satu bukti Erick Thohir gagal mengelola BUMN yakni kondisi masyarakat yang semakin tertekan secara ekonomi akibat meningkatnya utang melalui pinjaman online (pinjol).
Padahal kata Dia, BUMN punya peran penting untuk bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga masyarakat tidak terjebak dalam pemasalahan ekonomi.
“Pinjol begitu naik. Coba teman-teman bayangin tahun lalu pinjol Rp 54 triliun, kemarin angka yang keluar dari OJK Rp 74 triliun. Gila nggak? enam bulan Rp 27 triliun sendiri,” kata dia.
“Orang bilang daya beli kita bagus, pendidikan naik, kita masih bisa bayar. Tapi, lihat pinjolnya berapa,” kata bekas Komisaris PT Pupuk Indonesia ini.
Kemudian, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga melaporkan penurunan nilai tabungan bagi nasabah yang memiliki simpanan di atas 100 juta.
“Ini adalah fenomena yang bisa disebut ‘makan tabungan,’ yang menunjukkan betapa mendesaknya situasi keuangan masyarakat,” ujar Yanuar.
Oleh sebab itu, Yanuar menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap kondisi ini agar kesejahteraan rakyat dapat terjaga.
“Anda boleh saja di atas sibuk dengan kekuasaan, tapi lihatlah di bawah. Kelas menengah mulai menggerogoti tabungan, kelas bawah bergantung pada pinjol, sementara bantuan sosial hanya menjadi solusi sementara,” pungkas dia.
Sementara itu, Peneliti Sinergi Kawal BUMN, Willy Kurniawan meyoroti kinerja Menteri BUMN, Erick Thohir. Dia mencatat bahwa di era sebelumnya, banyak BUMN kecil masih mampu menggaji pegawainya.
“Tapi di era sekarang (Erick Thohir) mereka udah gak bisa gajian lagi, kemudian tiba-tiba muncul di pemberitaan ini sakit ya dan seterusnya. Eh gak lama suntik mati. Nah ini nih yang bahaya menurut saya,” kata Willy.
Dia berpendapat, perampingan yang dilakukan dianggap sebagai “doktrin sesat”. Dalam konteks bisnis swasta, biasanya tujuan adalah membangun konglomerasi dengan mengembangkan jaringan, dari satu menjadi lebih banyak.
“Jadi kalau orang berbisnis itu yang kita pikirkan bagaimana membentuk jaring jadi dari 1 menjadi 2 menjadi 3 menjadi 4 dan terusnya. Nah kok saya ngeliat di BUMN ini paradigmanya di balik. Jadi yang diurus cuma yang besar dan sehat,” pungkas dia.
 selama pemerintahan Jokowi-Ma'ruf mengalami kegagalan.){kind=link}