MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Inna Ammania menemukan alat bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ke salah satu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak tepat sasaran. Alasannya, BPBD yang bersangkutan tak merasa memerlukan alat bantuan tersebut.
“Saya pernah temui bahwa BNPB sudah meminta anggaran kepada DPR untuk logistik setiap daerah. Ada daerah-daerah yang tidak memerlukan barang tersebut, tapi dikirim,” ungkapnya dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Pusdiklat BNPB di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/09/2024).
Sebagai informasi, BNPB adalah lembaga tingkat yang menjadi garda terdepan soal pencegahan hingga penanganan bencana di Indonesia. Dalam tugasnya, BNPB kerap bersinggungan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di masing-masing daerah, baik di level provinsi, maupun kabupaten/kota.
Meski memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama, menurutnya, kedua lembaga itu tidak memiliki jalur koordinasi vertikal. Melainkan keduanya punya kedudukan setara. BNPB bertanggung jawab langsung ke Presiden, sementara BPBD berada dalam koordinasi dengan kepala daerah di teritorinya.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menambahkan, sebagai lembaga pusat yang kegiatan belanjanya dianggarkan dalam APBN, BNPB memang secara khusus anggaran yang dikelolanya untuk memberi bantuan kepada BPBD. Meskipun demikian, Inna menyayangkan temuannya tersebut dan meminta BNPB lebih teliti lagi dalam memberikan bantuan alat yang tepat guna.
“Jangan sampai meminta anggaran kepada DPR, tapi barang yang dikirim tidak sesuai dengan daerah tersebut. Harusnya tepat guna, tepat sasaran efektivitas dalam penggunaan logistik itu,” kata dia.
Senada, Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi mendorong kerja sama yang lantara BNPB dengan BPBD yang ada di daerah-daerah supaya pengelolaan aset lebih tertata. Sejauh ini BNPB kata dia terus aktif memberikan dukungan kepada BPBD daerah-daerah.
“Apapun juga sampai hari ini dukungan BNPB ke BPBD ini kan selama ini ada. Seperti pengadaan logistik kendaraan baik roda empat atau roda dua termasuk mobil dapur itu kan dari BNPB,” ujar Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Lebih lanjut, Ashabul meminta BPBD di daerah membuat inventaris bantuan kepada BNPB secara periodik. Sehingga kata dia BNPB bisa mengetahui apa dan berapa banyak keperluan bantuan yang bisa diberikan.
 ke salah satu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak tepat sasaran){kind=link}