MONITOR, Jakarta – Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama (MB) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Thomas Ardian Siregar mendukung Peta Jalan Kerukunan yang disusun oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Setjen Kemenag.
Sesdep Thomas menyampaikan dukungan tersebut saat didaulat berbicara dalam rapat pembahasan Penyusunan Peta Jalan Pusat Kerukunan Umat Beragama 2024 di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024).
“Moderasi beragama sangat penting karena bisa mengikat kita dalam bingkai kerukunan. Tanpa kita punya ikatan kuat yang mempererat tersebut tentu kita akan tercerai-berai,” ujarnya.
Secara substantif, lanjut dia, yang dipaparkan Kapus PKUB M Adib Abdushomad terkait Peta Jalan Kerukunan. “Saya kemarin juga rapat dengan Sesban Sumber Daya Manusia dan Penguatan Moderasi Beragama. Ini related dengan kegiatan hari ini. Jadi, saya sangat mendukung peta jalan kerukunan yang disampaikan Pak Kapus,” tandas Thomas.
Ia bersyukur karena sudah terbit Perpres No 58 tentang Moderasi Beragama pada September 2023. Dengan Perpres itu sebenarnya memberikan little basic kepada semua K/L untuk bisa memprogramkan terkait moderasi beragama.
Secara khusus, Thomas mengapreasiasi peta jalan kerukunan yang diinisiasi PKUB yang memiliki goal Go International. Sebab, pria yang masih aktif sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri ini memiliki pengalaman menarik terkait kerukunan dan moderasi beragama di mancanegara.
“Saya kebetulan diplomat di Kemlu yang ditugaskan di Kemenko PMK. Dulu saya bertugas di Inggris. Suatu ketika, Wali Kota London menggelar Ifthar Jama’i (buka puasa bersama) di gereja. Acara ini justru disambut baik dan semakin memupuk kerukunan,” ungkapnya.
Rapat pembahasan pada hari kedua mengundang Direktur LK3P UI Farhan Muntafa sebagai narasumber. Selain Thomas Siregar dari Kemenko PMK, hadir dalam rapat tersebut sejumlah tamu lintas kementerian/lembaga. Yakni Lioyd Deni Israel Tangka (Kemenko Polhukam), Desi Ester Masombe (Kemendagri), Zaky Mas’ul (Bappenas), Bramantyo (Kemenkum HAM), dan Raudatul Ulum Ruksin (BRIN), peneliti eks-Puslitbang Kemenag.