MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) terus mempererat sinergi dan kolaborasi dengan Ombudsman RI dalam memperkokoh kepatuhan dan integritas. Demikian disampaikan Plt. Mentan Arief Prasetyo Adi di Kantor Pusat Ombudsman Jakarta, Selasa, 17 Oktober 2023.
“Saya akan melibatkan ombudsman dalam membuat regulasi dan mengawasi berbagai program yang ada di kementan sehingga nanti hubungan Pak Yeka Hendra Fataka (Anggota Ombudsman) dengan kementerian pertanian jauh lebih baik lagi,” ujar Mentan, Selasa, 17 Oktober 2023.
Menurut Arief, pengawasan Ombudsman diperlukan agar kinerja pertanian berjalan lancar dan tidak terjadi penyimpanan di kemudian hari. Dia berharap, Kementerian dibawah pimpinannya mampu bekerja cepat, optimal dan memiliki koordinasi yang baik dengan para pihak.
“Saya juga ingin Ombudsman secara obyektif menilai kementerian pertanian dan bantu awasi kalau ada yang tidak beres beres. Satu penyimpangan itu jangan dibiarkan. Jadi yang salah salah nanti mohon diberi tahu,” jelasnya.
Sebagai komitmen nyata, Mentan mengaku dirinya telah memperkenalkan jajaran eselon I Kementan untuk memudahkan komunikasi dengan Ombudsman RI, terutama dalam melakukan pengawasan setiap program yang dijalankan. Dia tak ingin, kementerian pertanian kehilangan marwah dan kepercayaan dari publik.
“Hari ini saya membawa eselon 1 semua. Termasuk ada dirjen hortikultura. Ini bentuk respect dan komitmen kementan pada ombudsman RI,” katanya.
Sebelumnya Mentan mengingatkan jajaran kerjanya untuk segera bangkit dari keterpurukan dengan membuka lembaran baru dan menyongsong zero tolerance for integrity sebagai pakta integritas bagi semua eselon I dan II lingkup Kementerian Pertanian. Bagi Mentan, integritas adalah nyawa sekaligus pegangan penting dalam menjalankan setiap tugas dan fungsi kerja. Integritas merupakan parameter keberhasilan membangun kesejahteraan rakyat.
 terus mempererat sinergi dan kolaborasi dengan Ombudsman RI dalam memperkokoh kepatuhan dan integritas. Demikian disampaikan Plt. Mentan Arief Prasetyo Adi di Kantor Pusat Ombudsman Jakarta, Selasa, 17 Oktober 2023){kind=link}