MONITOR, Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) diminta untuk menyampaikan seluruh data terkait tenaga honorer yang terdaftar di kementerian tersebut. Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan MenPAN-RB, Azwar Anas, Rabu (7/6/2023).
“Tolong nanti disampaikan kepada komisi II daftar tenaga honorer. Semuanya, Pak. Daftar tenaga honorer yang sudah terdaftar di Kemenpan RB karena terindikasi ternyata masih banyak juga tenaga honorer yang belum terdaftar di Kemen PAN pak. Jadi mereka hanya (terdaftar) di daerah dan kepala daerahnya belum pernah melaporkan tentang tenaga honorer ini,” ujar Junimart.
Ia menegaskan KemenPAN-RB dan BKN perlu melakukan pengawasan ketat terhadap pendataan honorer di berbagai tingkatan.
“Saya kira perlu supaya KemenPAN dan BKN itu melakukan pengawasan yang melekat,” pintanya.
Terlebih dikatakan Junimart, ada temuan di lapangan yang menunjukkan kemungkinan terjadinya perbedaan jumlah data yang telah terekam di KemenPAN-RB dengan jumlah tenaga honorer yang saat ini masih bekerja.
Politikus PDI Perjuangan ini menyatakan, apabila memang terjadi perbedaan data maka harus dilakukan penyesuaian dengan kondisi dan jumlah riil yang ada.
