MONITOR, Pandeglang – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kabupaten Pandeglang kembali melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Pandeglang. Massa aksi mengkritisi kenaikan jumlah harta kekayaan Irna yang dalam kurun waktu dua tahun naik dianggap tidak wajar.
Ketua PC PMII Pandeglang Hendri Syahadi meminta dan mengapresiasi langkah KPK yang akan melakukan pemanggilan terhadap Bipati Pandeglang dan mengklarifikasi harta kekayaannya yang dinilai tidak wajar. PMII mendesak kepada Irna agar bisa hadir jika nanti harus dipanggil oleh KPK.
“Kami mengapresiasi langkah KPK. Kami menegaskan KPK dan PPATK untuk segera datang ke Pandeglang, meminta KPK dan PPATK untuk mengaudit harta kekayaan Irna Narulita. Kami juga meminta Irna hadir jika nantinya dipanggil,”ujar Ketua PC PMII Pandeglang Hendri Syahadi melalui rilis yang diterima di Jakarta, Kamis (11/5/23).
Dalam aksinya itu, mahasiswa juga mengkritisi pengadaan sepeda listrik yang menghabiskan anggaran Rp 38 miliar. Hendri menilai anggaran tersebut bisa dialokasikan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang masih menjadi catatan buruk pada periode kedua Irna-Tanto.
“Sepeda listrik yang harganya cukup fantastis, yang mencapai Rp 38 miliar, yang seharusnya itu dialokasikan untuk ke sektor pendidikan dan lain-lain,” kata Hendri.
Hendra mengatakan angka kemiskinan masih terbilang tinggi. Kabupaten Pandeglang menjadi peringkat pertama penyumbang angka kemiskinan di Provinsi Banten. Hal itu, menurutnya, menjadi bukti nyata bahwa Irna gagal dalam mengurangi angka kemiskinan.
“Di usia ke-149 tahun, angka kemiskinan di Pandeglang masih tinggi,” ungkapnya.
Harta Rp 62,5 Miliar Bupati Pandeglang Irna
Diketahui, Bupati Pandeglang Irna Narulita melaporkan harta kekayaannya ke LHKPN KPK pada Februari 2023 untuk periode 2022. Dalam laporan tersebut, tercatat Irna memiliki harta kekayaan sebesar Rp 62.562.624.828.
Kekayaan Irna Narulita melonjak hampir Rp 15 miliar dalam dua tahun. Pada LHKPN periode 2021 kekayaan Irna Narulita senilai Rp 48,6 miliar.
 Cabang Kabupaten Pandeglang kembali melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Pandeglang. Massa aksi mengkritisi kenaikan jumlah harta kekayaan Irna yang dalam kurun waktu dua tahun naik dianggap tidak wajar. ){kind=link}