MONITOR, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengucapkan terimakasih kepada Menko Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD atas atensinya terhadap dugaan praktik korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan.
“Saya berterimakasih atas dukungan Pak Mahfud MD kepada saya dan Kemenkeu untuk melakukan pembersihan Kemenkeu dari praktik Korupsi,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi persnya, belum lama ini.
Terkait data PPATK Rp 300 Triliun transaksi mencurigakan, Sri Mulyani menegaskan dirinya belum pernah menerima data dari PPATK. Menurutnya informasi yang disampaikan PPATK ke Menkeu/Kemenkeu tidak sama dengan yang disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD dan kepada APH.
“Pak Ivan Yustiavandana Kepala PPATK perlu menjelaskan data tersebut ke masyarakat agar tidak simpang siur,” pintanya.
Sementara itu tentang kasus RAT- informasi PPATK kepada Kemenkeu hanya terkait 4 rekening (2016 – 2019) nilai transaksi antara Rp 50 juta – Rp 125 juta. Sementara Informasi PPATK tentang RAT yang dikirim ke pak Mahfud dan APH sejak 2013 menyangkut transaksi belasan miliar rupiah jauh lebih besar.
“Data ini tidak disampaikan kepada Menkeu/Irjen Kemenkeu,” tegasnya.
Ia menegaskan informasi PPATK ke Itjen Kemenkeu dari tahun 2007 s.d. 2023 total berjumlah 266 menyangkut 964 pegawai. 185 informasi tersebut adalah atas permintaan Itjen Kemenkeu dan 81 inisiatif PPATK.
“Dari informasi tersebut, 352 pegawai menerima hukuman disiplin (126 kasus). 86 kasus dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket). 16 kasus dilimpahkan ditindaklanjuti APH. 31 kasus tidak dapat ditindaklanjuti karena pegawai pensiun, tidak ada informasi atau menyangkut pegawai non Kemenkeu,” jelasnya.
