MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Said Salahudin, mengungkapkan sejumlah pengurus PKP berbagai daerah di Indonesia mendatanginya untuk mendesak diselenggarakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), guna meminta pertanggungjawaban Ketua Umum PKP Yussuf Solichien terkait berbagai masalah yang muncul di internal partai.
“Desakan Munaslub dari pengurus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) kepada Dewan Pimpinan Nasional (DPN) ini tentu tidak bisa saya abaikan. Sebab mereka memiliki dasar dan alasan yang kuat sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PKP. Menurut AD/ART PKP, Munaslub memang dibenarkan untuk dusulkan oleh DPP,” ujar Said Salahudin dalam keterangan yang diterima MONITOR, Jumat (5/11/2021).
Said mengakui dirinya menemukan cukup banyak penyimpangan yang terjadi selama ini dalam pengelolaan partai. Menurutnya hal semacam ini tentu tidak boleh dibiarkan.
“Maka disinilah diperlukan adanya pertanggungjawaban dari Ketua Umum. Dan forum yang dibenarkan oleh Undang-Undang Partai Politik dan konstitusi PKP untuk meminta pertanggungjawaban Ketua Umum adalah forum Munaslub,” kata Said.
Apalagi, dijelaskannya, salah satu yang dipersoalkan DPP-DPP itu menyangkut adanya indikasi perubahan AD/ART secara sepihak oleh oknum tertentu. Ia menilai hal tersebut masuk pelanggaran yang sangat berat.
“Sebagai Sekretaris Jenderal PKP, saya mendukung penuh desakan pengurus daerah tersebut demi kebaikan PKP yang kini sedang giat-giatnya melakukan konsolidasi dalam rangka menghadapi Pemilu 2024. Terus terang saya prihatin dan berempati dengan teman-teman pengurus daerah yang dengan sangat terpaksa harus menempuh langkah ini. Oleh sebab itu saya menyatakan diri dalam satu barisan dengan seluruh pengurus DPP PKP di seluruh Indonesia,” pungkasnya tegas.
