MONITOR, Jakarta – Sejumlah pengurus BEM Universitas Indonesia (UI) melaporkan telah mengalami peretasan atau hack di akun media sosialnya. Upaya peretasan ini terjadi setelah muncul poster kritikan terhadap Presiden RI Joko Widodo sebagai The King of Lip Service.
Menyikapi fenomena peretasan ini, Politikus PKS Mardani menilai upaya pembungkaman suara mahasiswa ini tidak bisa terus dibiarkan.
“Amat tidak elegan. Perlakuan yang juga dialami rekan-rekan aktivis anti korupsi ketika itu, cara-cara seperti ini jelas sikap yang anti terhadap demokrasi,” kata Mardani Ali Sera, Rabu (30/6/2021).
Menurut Mardani, peretasan merupakan bentuk kejahatan serta tindak pidana yang diatur dalam UU. Perlindungan harus diberikan tanpa memandang latar belakang atau kelompok.
Tanpa adanya penindakan, peretasan sangat bahaya jika terus dibiarkan karena bisa meruntuhkan negara hukum dan demokrasi.
“Jelas mengganggu karena publik terancam oleh anonimitas di dunia digital. Berulang kali saya menyatakan, suara mahasiswa itu jujur. Sebagai alumni UI, saya turut prihatin karena komunikasi dan demokrasi yang sehat mesti terbentuk di kampus, bukan justru jadi alat oligarki,” imbuh Anggota Fraksi PKS DPR RI ini.
Mardani mengingatkan, dalam pasal 8 UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi juga sudah jelas menjamin kebebasan kampus menggelar mimbar akademik dan memiliki otonomi khusus.
“Kita tidak ingin saluran menyampaikan aspirasi di kampus kembali dibungkam seperti era Orde Baru. Pertanda suram demokrasi di negeri ini jika kesempatan untuk memperluas dialaketika terhadap kehidupan bernegara dipersempit,” tandasnya.
 melaporkan telah mengalami peretasan atau hack di akun media sosialnya. Upaya peretasan ini terjadi setelah muncul poster kritikan terhadap Presiden RI Joko Widodo sebagai The King of Lip Service.){kind=link}