MONITOR, Jakarta – Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Bahtiar Baharudin, meminta diskresi kepada Duta Besar (Dubes) Malaysia di Jakarta Datuk Zainal Abu Bakar supaya akses perbatasan antara Malaysia dengan Indonesia di Provinsi Kepri segera dibuka.
“Provinsi Kepri berbatasan dengan Malaysia dan Singapura, disebabkan pandemi Covid-19 hubungan sosial dan budaya negara menjadi terganggu,” ungkapnya di Jakarta, Senin (2/11/2020).
Bahtiar menjelaskan, tugasnya sebagai Pjs Gubernur adalah menyampaikan aspirasi masyarakat Provinsi Kepri, karena antara Provinsi Kepri dengan Malaysia masih serumpun dan masyarakatnya memiliki hubungan kekerabatan pertalian darah.
Namun karena ditutupnya akses antar negara, menyebabkan hubungan keluarga menjadi terkendala. Bahtiar pun menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI yang sudah memfasilitasi pertemuan dengan Dubes Malaysia di Jakarta tersebut.
“Bagaimana ke depannya perlu perhatian dari Pemerintah Negara Malaysia, karena pandemi ini menyebabkan sosial budaya menjadi terputus,” ujarnya.
Bahtiar mangatakan, Provinsi Kepri, Johor Malaysia dan Singapura adalah satu kawasan yang tersambung berbatasan langsung dan saling berinteraksi secara ekonomi, sosial dan budaya. Hanya beda pulau dan beda negara.
“Ibaratnya seperi Depok wilayah Provinsi Jabar, Tangerang Selatan wilayah Provinsi Banten dan Jaksel wilayah Provinsi DKI. Ketiga daerah tersebut akan sangat bermasalah jika ditutup aksesnya. Bedanya ini adalah pulau-pulau yang didiami penduduk dengan negara yang berbeda,” katanya.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu memaparkan, banyak masyarakat Kepri yang memiliki keluarga di Johor Malaysia. Adapun kebiasaannya, pergi pagi pulang sore. Begitu juga bagi masyarakat yang berobat, bekerja di Tanjung Pinang dan sekolah ke Johor, yang biasanya bisa pergi pagi pulang sore.
Sebagai contoh, lanjut Bahtiar, melalui pelabuhan Sri Bintang Pura Kota Tanjung Pinang Kepri, biasanya rata-rata 1.500 sampai dengan 2.000 orang setiap hari lalu lalang ke Johor dan dari pelabuhan lain juga sangat banyak.
Bahtiar mengungkapkan bahwa hubungan sosial budaya tersebut berlangsung berabad-abad yang lalu. Namun sudah delapan bulan ini, kebiasaan-kebiasaan seakan berhenti dan hilang. Artinya bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi interaksi sosial budaya juga menjadi sangat terganggu. Kerinduan masyarakat Kepri dan masyarakat Johor pasti sangat tinggi.
“Maka dari itu, kepada Pak Dubes Malaysia, Datuk Zainal Abu Bakar kami sampaikan aspirasi masyarakat Kepulauan Riau. Kita berharap ada diskresi atau pengecualian untuk membuka daerah perbatasan (Malaysia-Kepri), tentunya dengan protokol kesehatan Covid-19 yang disepakati,” ungkapnya.
Menyikapi harapan tersebut, Bahtiar mengundang khusus Dubes Malaysia di Indonesia dan Pejabat Kemlu RI untuk bertandang ke Provinsi Kepri beberapa waktu ke depan. Sehingga bisa melihat langsung situasi Provinsi Kepri saat ini. Bahtiar juga menyampaikan ucapan terima kasih, karena sudah mendapatkan respon yang sangat baik dari pihak Kedubes Malaysia.
“Apabila diperlukan bisa turun bersama dengan Satgas Covid-19 tingkat pusat ke Kepri. Sehingga bisa mendengarkan aspirasi masyarakat Kepri secara langsung,” ujarnya.
Direktur Asia Tenggara Kemlu, Deni Abdi, mengatakan bahwa selama ini hubungan bilateral kedua negara diwakili oleh Kemlu. Wilayah yang berdekatan dengan satu sama lain adalah Provinsi Kepri dan Johor Bahru. Maka dari itu, pihaknya mengajak Dubes Malaysia untuk mendengarkan aspirasi dari Pemerintah Provinsi Kepri.
“Kita bersilaturahmi untuk saling bertukar pikiran, karena memang Provinsi Kepri berbatasan dengan Johor Bahru, Malaysia,” katanya.
Sementara itu, Dubes Malaysia untuk Indonesia Datuk Zainal Abu Bakar, menyampaikan aspresiasi ke Pjs Gubernur Kepri yang sudah menyampaikan aspirasi masyarakat Kepri. Baginya ini satu maklumat atau informasi yang sangat baik. Yakni, bagaimana untuk merapatkan hubungan Provinsi Kepri dengan Malaysia.
“Bagaimana kita mengatasi masalah Covid-19, tetapi juga memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyat kedua negara. Dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 juga dirasakan Provinsi di Malaysia (Johor Bahru) dan Provinsi Kepri,” ungkapnya.
Menurut Zainal, perlu kebersamaan untuk mengambil langkah-langkah dalam mengatasi masalah ini. Merespon permohonan Pjs Gubernur Kepri, Zainal dan rekan-rekan kedutaan akan melihat sendiri situasi di Kepri untuk berbincang dengan pihak-pihak tertentu.
“Kita berharap dapat membawa solusi-solusi tertentu. Sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat dipenuhi, dan penyebaran Covid-19 sama-sama bisa kita atasi dan kendalikan,” ujarnya.
