MONITOR, Jakarta – Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta meniali Pemerintah Provinsi belum serius dalam menangani masalah banjir. Hal itu diungkapkan anggota pansus Basri Baco dalam rapat kerja antara Pansus dengan Pemprov.
“Pantas saja banjir di Jakarta ini gak pernah selesai-selesai, Pemprov DKI nya gak pernah serius dalam ngatasi banjir,”ujar anggota pansus banjir DPRD DKI, Basri Baco kepada MONITOR.
Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta ini, mengatakan, dalam rapat pansus banjir yang menghadirkan para pakar, terkuak kalau Pemprov DKI terlihat tak serius dalam melakukan penanganan banjir.
“Maksud tak serius disini adalah banyak program-program yang sudah dicanangkan tidak dijalankan. Contoh, program normalisasi atau naturalisasi kali tidak jalan, pengerukan kali atau lupur pun baru jalan pada saat masuk musim hujan saja. Penyediaan pompa air yang dianggap masih kurang belum juga terpenuhi. Jadi melihat fakta ini wajar saja kalau masyarakat Jakarta musti was-was ada rasa takut rumahnya kebanjiran ketika hujan besar datang,”tegasnya.
Padahal kata Baco, setiap tahun Pemprov DKI menyiapkan anggaran hingga triliunan rupiah dalam APBD dalam mengatasi persoalan banjiri ini.
Tak hanya itu, lanjut Baco, koordinasi Pemprov DKI dengan Pemerintah Pusat dalam persoalan banjir pun dianggap kurang. Ini dibuktikan dengan omongan dari Staf Khusus Menteri Pekerjaaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bindang Air dan Sumber Daya Air, Firdaus Ali, saat diundang untuk ikut rapat dengan pansus banjir.
“Jadi Pemerintah Pusat sendiri menilai Pemprov DKI ini kurang tanggap dan cepat dalam merealisasi perencaan dalam mengatasi banjir. Contoh lagi, itu bembangunan waduk di Ciawi, Bogor, Jawa Barat dan beberapa wilayah di daerah penyanggah sampai saat ini belum ditindaklanjuti secara serius. Makanya sejauh mana progreess pembangunan waduk tersebut gak pernah terdengar,”pungkasnya.