MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, mengingatkan kepada seluruh Calon Kepala Daerah (Cakada) yang diusung PDI Perjuangan (PDIP) untuk selalu menjauhi perbuatan korupsi.
Hal itu diungkapkan oleh Alexander saat menjadi salah satu narasumber pengajar dalam Sekolah Cakada PDIP Gelombang III yang digelar secara virtual, Jakarta, Selasa (15/9/2020).
Kepada ratusan cakada yang diusung PDIP, Alexander menyampaikan sejumlah prinsip yang harus dilaksanakan seandainya terpilih di Pilkada Serentak 2020 mendatang.
“Kami harap anda semua menjadi pemimpin yang amanah, benar-benar bekerja untuk masyarakat dan menjauhkan diri dari perbuatan tercela utamanya perbuatan korupsi,” ungkapnya.
Alexander mengatakan bahwa ada kata kunci yang mudah diingat para cakada PDIP ketika terpilih sebagai kepala daerah. Kata kunci tersebut, menurut Alexander, yakni ‘4 No’. Pertama ‘No Bribery’ atau tidak boleh menyuap atau menerima suap.
Yang kedua adalah ‘No Kickback’ atau tak boleh menerima atau mengharapkan imbal balik atas kebijakan atau keputusannya.
Ketiga adalah ‘No Gift’ atau berarti tak boleh menerima hadiah ataupun gratifikasi dalam bentuk apapun.
Keempat adalah ‘No Luxurious Hospitality’ atau tak boleh menjamu atau menerima jamuan sebagai tamu yang berlebihan.
“Jika anda ikuti ‘4 No’ ini, saya yakin anda akan aman selama menjabat, tak perlu khawatir dan perlu takut membuat keputusan,” kata Alexander.
Alexander juga mengingatkan, hasil riset KPK menemukan bahwa ada sejumlah harapan besar dari masyarakat kepada pemimpinnya di daerah.
Harapan itu yakni kepala daerah mampu memegang janji ketika kampanye, berani melaporkan dugaan korupsi, tidak mau menerima suap, melaporkan gratifikasi, mengumumkan harta kekayaan, menyuarakan gerakan anti-korupsi melalui media dan melakukan sosialisasi serta kampanye anti-korupsi.
“Anda semua diharapkan jadi role model, teladan bagi masyarakat dan aparat dimana anda memimpin,” ujar Alexander.
Selain itu, Alexander juga banyak menyampaikan rincian hasil kajian terhadap kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah serta caleg partai di dalam makalahnya.
Dari kajian KPK, ada tiga hal yang menyebabkan perilaku koruptif selama ini. Yakni terkait biaya politik atau mahar, pembiayaan negara yang rendah dan remunerasi kepala daerah yang masih rendah.
Alexander juga berbicara soal titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi (tipikor) yang selama ini menjerat kepala daerah. Yakni saat perencanaan APBD, lalu kegiatan pengadaan barang dan jasa dan proses perizinan khususnya untuk daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah.
Alexander juga menyoroti titik rawan dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini. Yakni di penunjukkan langsung pengadaan barang swakelola, manajemen sumbangan dari masyarakat (filantropis) yang rawan dimanfaatkan untuk modus pembiayaan dobel dan anggaran bantuan sosial (bansos) yang sengaja dimaksimalkan demi kepentingan kampanye Pilkada Serentak 2020.
“Ini rawan penyimpangan jika penyaluran disusupi kepentingan calon kepala daerah,” ungkapnya.
Di acara tersebut, hadir juga Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto bersama 212 peserta cakada dengan rincian 28 kader dan 184 non-kader.
Hasto Kristiyanto mengatakan, hadirnya pimpinan KPK di sekolah Cakada PDIP adalah komitmen partainya untuk memastikan para cakada yang diusung, walaupun non kader partai, mau melaksanakan pemerintahan untuk rakyat ketika terpilih.
“Termasuk pemerintahan yang bersih bebas korupsi. Itu kesepakatan kita bersama, perintah Konstitusi, perintah undang-undang,” katanya.
Hal itupun, menurut Hasto, sejalan dengan amanat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyatakan bahwa Indonesia didirikan setelah sejarah perjuangan kemerdekaan yang panjang lalu diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta.
Pada 1955 atau hanya beberapa tahun setelah merdeka, lanjut Hasto, Indonesia berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika yang menjadi titik tolak gerakan bangsa-bangsa lain untuk lepas dari penjajahan.
“Ibu Megawati sudah mengingatkan kita semua, bahwa dengan sejarah begitu, kalau kita mempunyai nurani, kita harus bertanya apa niatan kita untuk menjadi baik bupati, wali kota, gubernur? Apakah hanya untuk mengikuti nafsu-nafsu yang namanya keserakahan? Hanya untuk mencari kekuasaan? Hanya untuk mencari uang? Mari kita merefleksikannya,” ujar Hasto mengutip pernyataan Megawati.
Hasto menambahkan, pihaknya berharap para cakada PDIP tidak main-main dengan amanah partai dan rakyat. “Kita tidak boleh berpikir sempit, hanya terpikir untuk kepentingan diri sendiri,” ungkapnya.
