MONITOR, Jakarta – Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB menuai dukungan dari Pemerintah Pusat. Terkait hal ini, Partai NasDem DKI Jakarta mengacungi jempol sikap yang ditunjukkan pemerintah pusat.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menilai dukungan tersebut menunjukkan selama ini pemerintah pusat dan Pemprov DKI memang saling berkolaborasi dalam penanganan Covid-19.
“Jakarta sebagai etalase Indonesia pastilah mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat,” ujar Wibi Andrino, kepada wartawan.
Wibi memaparkan, dukungan yang diberikan pemerintah pusat tersebut sudah direalisasikan dalam berbagai program, mulai dari penyaluran bantuan sosial, bantuan untuk UMKM di DKI, subsidi gaji upah, Porgram Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non tunai, serta realisasi kartu prakerja.
Adapun rincian realisasi dari program pemerintah pusat kepada Pemprov DKI dibeberkan Wibi, tercatat hingga bulan September, untuk bantuan sosial sembako Jabodetabek sebesar Rp1.560.000.000.000,. Selanjutnya untuk Subsidi Gaji Upah sebesar Rp1.285.696.800.000, Kartu Bansos Sembako (Bantuan Pangan Non Tunai) sebesar Rp40.925.200.000.
Kemudian untuk realisasi program Kartu Prakerja, hingga bulan September pemerintah pusat telah menyalurkan sebesar Rp1.413.941.850.000., selanjutnya untuk PKH sebesar RP230.101.425.000. Adapun bantuan pemerintah pusat kepada pelaku usaha mikro di DKI sebesar Rp283.521.600.000.
“Ini menunjukkan bahwa dalam penanganan Covid-19 tidak ada pertentangan antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI,” pungkasnya.
Diketahui, mulai 14 september Pemprov DKI Jakarta sudah memberkakukan kembali PSBB hingga dua pekan ke depan.
