MONITOR, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan bagi pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi.
Menurutnya, ini harus dilakukan agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.
“Adalah komitmen Pemerintah untuk terus menjaga stabilitas makro termasuk menjaga credit rating Indonesia agar tetap bisa memberikan kepercayaan terhadap konsolidasi jangka panjang,” tegas Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2021, Jumat (14/7).
Ekonom senior ini pun meminta segenap elemen bangsa dan para stakeholder untuk bersama-sama mengawal percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi.
“Ayo kawal bersama Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi!” pungkasnya.
