MONITOR, Jakarta – Mundurnya dua ormas terbesar di Indonesia dari Program Organisasi Penggerak (POP), Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, membuat publik bertanya-tanya. Bahkan tak sedikit masyarakat yang memprotes Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) karena dua ormas tersebut bersikap menarik diri.
Lantas, apa yang menjadi dasar pertimbangan utama Majelis Dikdasmen PP Muhammdiyah mundur dari POP Kemendikbud?
Pertama, Muhammadiyah memiliki 30.000 satuan pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Persyarikatan Muhammadiyah sudah banyak membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan sejak sebelum Indonesia merdeka.
“Muhammadiyah menilai tidak sepatutnya diperbandingkan dengan organisasi masyarakat yang sebagian besar baru muncul beberapa tahun terakhir dan terpilih dalam Program Organisasi Penggerak Kemdikbud RI sesuai surat Dirjen GTK tanggal 17 Juli Tahun 2020 Nomer 2314/B.B2/GT/2020,” demikian isi surat yang ditandatangani Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Kasiyarno dan Sekretaris Maulana Ishak, pada 20 Juli 2020 lalu.
Kedua, Muhammadiyah menilai kriteria pemilihan organisasi masyarakat yang ditetapkan lolos evaluasi proposal sangat tidak jelas, karena tidak membedakan antara lembaga CSR yang sepatutnya membantu dana pendidikan dengan organisasi masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Kasiyarno mengatakan, lolosnya sejumlah forum dan lembaga yang tidak akuntabel secara organisatoris dan tidak berbadan hukum dalam POP membuat Muhammadiyah mengurungkan niat untuk terlibat lebih jauh.
“Secara legalitas, staf , dan lain-lain banyak yang tidak jelas. Termasuk programnya. Apakah proses verifikasi ini transparan, bisa dipercaya? Muhammadiyah memikirkan apakah bisa program bagus dijalankan dengan kondisi seperti itu?,” ujar Kasiyarno dalam konferensi pers di gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Rabu (22/7).
Meski menarik diri dari Organisasi Penggerak, Muhammadiyah menegaskan komitmennya tetap membantu pemerintah dalam meningkatkan pendidikan dengan berbagai pelatihan, kompetensi kepala sekolah dan guru melalui program-program yang dilaksanakan Muhammadiyah sekalipun tanpa keikutsertaannya dalam Program Organisasi Penggerak ini.
