MONITOR, Jakarta – Pemerintah diminta melakukan pemutakhiran data penerima bansos agar tepat sasaran. Pasalnya, di berbagai daerah berbagai masalah mengenai penyaluran bantuan bansos justru bermunculan.
Desakan tersebut tercetus dari Anggota Komisi IX DPR RI, Intan Fauzi. Politikus dari Fraksi PAN ini meminta Pemerintah untuk melakukan validasi data penerima bansos sesuai dengan kriteria. Dimana, acuan Pemerintah saat ini dalam menyalurkan bantuan adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Data ini harus diperbaiki sehingga bantuan yang diberikan Pemerintah tepat guna,” ujar Intan dalam keterangannya kepada wartawan.
Legislator dapil Jawa Barat VI ini mengatakan persoalan data harus segera dituntaskan. Bahkan ia sendiri mengakui DTKS hari ini masih bermasalah.
“Memang DTKS kita masih bermasalah. Ini tidak saja menjadi PR bangsa ini ke depan, tetapi harus dituntaskan sekarang, sebab persoalan data ini telah terjadi berulang-ulang,” terangnya.
Sementara itu, dikatakan Intan, sejak Maret 2020 Pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 405,1 triliun untuk mengatasi Covid-19. Realokasi APBN tersebut dianggarkan untuk penanganan kesehatan, dukungan untuk dunia usaha, termasuk jaring pengaman sosial yang dianggarkan Rp 110 triliun.
