MONITOR, Jakarta – Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies (CISS) yang juga pengamat intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro angkat bicara terkait dengan klaim sepihak China terhadap laut Natuna.
Menurut pria yang akrab disapa Simon itu, prilaku China yang mengganggu kedaulatan wilayah NKRI sudah melampau batas. Simon juga menilai reaksi pemerintah Indonesia sudah tepat dengan meningkatkan level diplomasi.
“Pemerintah harus tegas dan meningkatkan level diplomasi, yaitu diplomasi siap siaga menghadapi situasi terburuk,” katanya di Jakarta. Sabtu (4/1/2020).
Simon menegaskan, dari aspek apapun posisi Indonesia kuat di perairan Natuna. Secara hukum internasional, Indonesia, termasuk China, tunduk pada United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) UNCLOS 1982. Keberadaan UNCLOS 1982 tersebut dimaksudkan supaya terjadi ketertiban di wilayah laut. Klaim China tersebut berpotensi melanggar ketertiban dunia.
“Ibarat hidup bertetangga, perilaku China kali ini telah melampaui batas-batas yang sudah jelas dan ditetapkan. Bahwa perairan Natuna sudah jelas dan sudah ditetapkan sebagai wilayah Indonesia. Oleh karena itu, jangan sampai ketertiban kehidupan di wilayah Asia, terganggu oleh ulah China,” ujarnya.
“Komitmen Indonesia untuk menjaga perdamaian dan ketertiban dunia jelas memberikan panduan kepada pemerintah untuk bersikap,” tegas Simon.
Klaim China di Laut Natuna ini, tambah Simon merupakan dampak dari krisis diplomasi di Laut China Selatan. Sikap agresif China yang mengklaim wilayah di perairan tersebut menuai reaksi dari Brunei, Malaysia, Vietnam dan Filipina.
Kawasan Laut China Selatan merupakan kawasan strategis jalur perdagangan dunia. Selain ikan, di dalamnya terkandung cadangan minyak yang berlimpah. Negara-negara di sekitaran kawasan itu, secara ekonomi bergantung dan menikmati kebebasan perdagangan di Zona tersebut.
Amerika Serikat yang berusaha melindungi kepentingannya dan kepentingan sekutu-sekutunya, mempertahankan kehadiran militernya di kawasan tersebut. Pejabat Angkatan Laut AS mengungkapkan rencana peningkatan jumlah armada Pasifik yang bertugas di luar negeri hingga sekitar 30 persen pada tahun 2021. Termasuk di Laut China Selatan.
“Di tengah situasi yang memanas, Indonesia haruslah menunjukkan kelas diplomasinya sebagai negara yang bebas dan aktif, namun juga siap menghadapi situasi terburuk. Saya meyakini, seluruh rakyat Indonesia siap mendukung,” pungkasnya.
