MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI Reydonnyzar Moenek menerima rombongan delegasi DPRD Kabupaten Tanah Datar. Pada pertemuan itu, kedua lembaga negara tersebut saling bertukar pikiran terkait tugas dan fungsinya.
“Kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Tanah Datar ini mampu meningkatkan sinergitas dan harmonisasi tugas, fungsi serta kewenangan dari dua lembaga. Kedepan pertemuan-pertemuan seperti ini bisa terus ditingkatkan,” kata Reydonnyzar dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (18/12).
Reydonnyzar juga menjelaskan, DPD RI dan DPRD Kabupaten Tanah Datar sama-sama mempunyai persamaan atau komitmen dalam membangun dan mensejahterakan daerah. Tidak hanya itu, kedua lembaga ini juga mensuarakan dinamika aspirasi masyarakat.
“Sangat betul bila dikatakan DPRD Kabupaten Tanah Datar bekerja secara efektif, efisien, serta mengartikulasikan tugas secara baik sesuai tugas pokok dan fugsinya,” ujarnya.
Dirinya juga berharap kedepan dapat terjalin hubungan sinergis dan harmonis tidak hanya DPRD Kabupaten Tanah Datar tapi seluruh DPRD di Indonesia. Karena bagaimanapun juga salah satu tugas yang melekat kepada DPD RI adalah melakukan fungsi, evaluasi, dan monitoring terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang berhubungan dengan DPRD.
“Jadi ini semakin efektif peran dan tugas dari DPRD di seluruh Indonesia bersama DPD RI. Sehingga dapat meningkatkan kapasitasnya dalam menjamin tugas dan fungsinya masing-masing,” sebut dia.
Selain itu, Reydonnyzar juga mengatakan bahwa saat ini DPD RI sedang berproses dalam fungsi penganggaran yang dikaitkan dengan regulasi. DPD RI tidak membantah bahwa kewenangannya masih terbatas, namun kedepan dengan dinamika perubahan terkait beberapa isu yang mengemukan dan membangun sinergitas antara DPD RI dengan DPR RI.
“Terutama dalam RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah DPD RI, DPR RI, dan Pemerintah. Dimana nantinya DPD RI mampu meningkatkan sinergitas dan harmoni dalam fungsi budget,” harapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar Anton Yondra menjelaskan pertemuan ini untuk mengetahui tentang tugas dan fungsi DPD RI, terutama Panitia Musyawarah DPD RI. Menurutnya, informasi yang didapat hari ini sudah cukup puas, karena bisa mengetahui struktur DPD RI.
“Kami juga membawa aspirasi yang telah kita sampaikan seperti bagaimana penguatan fungsi DPRD di dalam UU dan peraturan pemerintah lainnya. Sama halnya kita perlu juga mengkuatkan tugas dan fungsi DPD RI,” tuturnya.
Anton juga berharap DPD RI salah satu lembaga negara harus memiliki kekuatan yang sama dengan DPR RI. Pihaknya menyadari bahwa anggota DPD RI tidak mempunyai fungsi anggaran, namun ketika anggota DPD RI turun ke lapangan pasti masyarakat menanyakan apa oleh-oleh ‘pembangunan’ pusat kepada derah.
“Karena masyarakat di daerah biasanya menilai hasil kerja ‘pembangunan’ kepada kampung halamannya,” pungkasnya.
