MONITOR, Jakarta – Kasus dugaan penyelewengan dana desa melalui desa fiktif atau desa siluman ‘mengganggu’ kalangan anggota dewan di kompleks Senayan, Jakarta. Agar tak menjadi bola liar, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie meminta aparat penegak hukum Polisi, TNI dan KPK untuk turun tangan.
Syarief mengatakan, isu ini jangan sampai dibiarkan menjadi opini liar. Ia mendesak agar kasus ini segera diselidiki sehingga berdasarkan pada fakta realitas di lapangan.
“Ini akan membangun persepsi negatif desa fiktif ini. Tapi saya tidak tahu aparat sudah turun tangan atau tidak. Biasanya kalau ada laporan-laporan seperti ini cepat untuk turun. Artinya kita harapkan cepat kalau ada desa fiktif,” kata Syarief kepada wartawan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11).
Ia mengatakan, dari keterangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bahwa desa fiktif ini tidak ada. Oleh karena itu, agar mendapatkan kejelasan, ia mengaku Komisi V DPR RI akan kembali mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Desa PDTT, guna membahas solusi atas persoalan ini.
Politisi Partai Nasdem ini mengatakan, Kemendagri memiliki aparat seperti kepala daerah, lurah, camat dan lainnya. Untuk itu ia mengimbau pemerintah untuk segera ambil tindakan cepat terhadap kasus desa fiktif ini.
“Kalau tidak ada, cepat bilang tidak ada desa fiktif. Jangan malu-malu pemerintah,” tukasnya.
