MONITOR, Jakarta – Kinerja Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik) DKI disorot kalangan DPRD DKI khususnya komisi A.
Dalam rapat kerja komisi A dan dinas terkait salah satunya adalah Diskominfotik, Komisi A mengatakan kinerja Diskominfotik patut dievaluasi.
Terbukti, Dinas yang dipimpin Atika Nur Rahmania ini tidak bisa mengamankan data keamanan ciber hingga terbongkarnya data pengajuan anggaran yang tidak masuk akal seperti pengadaan lem aibon yang nilainya mencapai Rp 82 Miliar.
“Saya kira kinerja Diskominfotik patut dievaluasi. Kejadian bisa dibukanya kunci akses data Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) oleh teman-teman kita di PSI menjadi bukti bahwa Diskominfotik tidak bisa mengamankan rahasia yang dimiliki Pemprov DKI. Ini bahaya,” ujar anggota Komisi A Wibi Adriano dalam rapat, Rabu malam (31/10).
Menurut Wibi, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi NasDem, Diskominfotik punya peran penting untuk menyampaikan semua informasi terkait semua hal kebijakan gubernur. Oleh karenanya, kinerja Diskominfotik tidak bisa asal-asalan.
Tak hanya Wibi yang menyoroti soal kinerja Diskominfotik, Jamaludin anggota Komisi A lainnya pun menyebut kalau kinerja Diskominfotik tidak bisa diandalkan. Terbukti dari ratusan miliar anggaran yang dialokasikan untuk Diskominfotik di tahun ini, hanya sekitar 50 persen yang baru terserap.
“Gimana ini, hanya tinggal dua bulan lagi penggunaan anggaran tahun ini berakhir. Sementara Diskominfotik baru bisa menyerap anggaran sekitar 50 persen mana bisa ke kejar di akhir tahun,” ujar Jamal.
Melihat fakta ini, Jamaludin pun menuding Diskominfotik tidak punya perencanaan yang matang dalam menggunakan anggaran yang sudah dialokasikan.
“Anggaran baru terserap 50 persen di bulan ini menjadi bukti kinerja Diskominfotik memang patut di evaluasi,” pungkasnya.
